Ditanya Ratusan Warga NTT di PHK Perusahaan di Kaltim, Begini Tanggapan Wabup Kupang

Ditanya ratusan warga NTT di PHK perusahaan di Kalimantan Timur, begini tanggapan Wabup Kupang

Ditanya Ratusan Warga NTT di PHK Perusahaan di Kaltim, Begini Tanggapan Wabup Kupang
ISTIMEWA
Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe

Ditanya ratusan warga NTT di PHK perusahaan di Kalimantan Timur, begini tanggapan Wabup Kupang

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Wakil Bupati Kupang ( Wabup Kupang), Jerry Manafe menyatakan belum mendapat informasi terkait adanya pemutusan hubungan kerja ( PHK) ratusan warga NTT di Kalimantan Timur (Kaltim).

Apabila ada warga Kabupaten Kupang yang juga masuk dalam korban PHK itu maka perlu dicaritahu alasannya. Pemkab Kupang bisa mencarikan solusi memfasilitasi mereka mendapatkan hak-haknya asalkan ketika bekerja itu mengantongi dokumen resmi.

Sudah 5 Kasus Bunuh Diri di Ngada, Ini Kata Wakapolres Ngada

Wabup Jerry Manafe kepada POS KUPANG.COM, Kamis (19/9/2019) mengatakan, PHK yang dikenakan kepada para pekerja di perkebunan kelapa sawit tentu ada sebabnya. Pasalnya, selama ini perusahaan kelapa sawit di Kaltim sangat membutuhkan tenaga kerja. Apabila ada PHK, tentu yang dicaritahu adalah alasan utamanya.

"Saya belum tahu apakah ada warga Kabupaten Kupang yang kena PHK itu. Solusinya tentu kita caritahu dulu kenapa mereka di PHK. Kalau karena kelakuan atau dokumennya tidak ada tentu sulit bagi kita juga," katanya.

Sambut HUT TNI, Kodim 1602 Ende Gelar Bakti Sosial, Ini Aksi yang Dilakukan

Tapi kalau mereka yang di PHK, lanjut Jerry, memiliki dokumen resmi tentu ada solusi terbaik yang bisa dicarikan. Caranya adalah Pemkab membantu memfasilitasi dengan mempertemukan tenaga kerja bersangkutan dengan pemerintah di Kaltim.

"Tugas kita tentu fasilitasi membantu mereka yang terkena PHK untuk dapatkan haknya. Tapi musti kita dapatkan dulu data akuratnya," kata Jerry.

Sementara Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Kris Koroh menegaskan, apabila ada warga Kabupaten Kupang yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan, maka pihaknya siap memfasilitasi membantu mendapatkan hak-haknya.

Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Kris Koroh mengatakan,
belum mendapatkan data resmi terkait persoalan PHK warga NTT di Kalimantan Timur (Kaltim).

Apabila dari sekian ratus warga asal NTT itu sebagian diantaranya warga Kabupaten Kupang maka pemkab siap fasilitasi mendapatkan hak mereka.

"Untuk Pemkab Kupang tentu siap koordinasi dengan provinsi dan siap fasilitasi korban untuk dapatkan hak mereka. Untuk dipulangkan tentu agak sulit karena ini soal PHK. Kita fasilitasi dengan mencaritahu alasan di PHK," kata Koroh.

Namun yang terpenting, demikian Kris Koroh, ada laporan dan data korban. Sedangkan bila PHK dengan alasan yang jelas maka hak-hak mereka harus disesuaikan dengan Undang-Undang ( UU ) nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan wajib diberlakukan.

"Bila tidak maka mereka bisa lapor ke Dinas Naker setempat untuk dimediasi sesuai UU no 2 thn 2014 ttg PHI," ujar Kris Koroh. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved