Pilkada 2020, Pemkab Manggarai Tetapkan Rp 12 M Tanpa Pembahasan Bersama

Jelang Pilkada 2020, Pemkab Manggarai tetapkan Rp 12 M tanpa pembahasan bersama

Pilkada 2020, Pemkab Manggarai Tetapkan Rp 12 M Tanpa Pembahasan Bersama
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu 

Jelang Pilkada 2020, Pemkab Manggarai tetapkan Rp 12 M tanpa pembahasan bersama

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Pemerintah Kabupaten Manggarai ( Pemkab Manggarai) menetapkan anggaran untuk Pilkada di wilayah itu sebesar Rp 12,1 miliar. Sedangkan KPU Manggarai sebelumnya mengusulkan anggaran untuk pilkada sebesar Rp 29 miliar lebih.

Informasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM, Rabu (18/9/2019), menyebutkan, di tahun 2020 ini ada sembilan kabupaten di NTT yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Dinas Kesehatan Malaka Gelar Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Tenaga Mikroskopis Malaria

Kesembilan daerah itu adalah, Kabupaten Belu, Malaka,TTU, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat dan Kabupaten Ngada.

Tahapan Pilkada itu sudah dimulai saat ini, yakni pembahasan dan penetapan anggaran.
Informasi lain yang diperoleh bahwa KPU di sembilan kabupaten itu telah mengusulkan anggaran pilkada ke pemerintah daerah masing-masing untuk dibahas dan ditetapkan.

Sinta Nuriyah Istri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Bilang Mulas Saat Ditanya soal Revisi UU KPK

Untuk Kabupaten Manggarai , KPU Manggarai mengusulkan anggaran Rp 29 miliar lebih. Namun, Pemkab hanya menyanggupi Rp 12,1 miliar tanpa pembahasan bersama.

Dari sembilan kabupaten, baru Kabupaten Sabu Raijua yang anggarannya telah ditetapkan dan juga telah ada penandatatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 16 September 2019 dengan besaran hibah Rp 15 miliar.

Sementara itu, untuk Kabupaten TTU, Badan Anggaran (Banggar) telah menetapkan Rp 25 miliar dan saat ini Pemkab TTU akan mengundang KPU untuk merasionalisasikan anggaran itu hingga Rp 23 miliar.

KPU Belu telah mengusulkan Rp 22 miliar dan masih dalam tahap pembahasan dengaj Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sedangkan untuk Kabupaten Malaka, KPU Malaka mengusulkan Rp 23 miliar, kemudian pemerintah setempat meminta agar dirasionalisasi sehingga KPU Malaka telah merasionalisasi menjadi Rp 14,9 miliar.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu yang dikonfirmasi mengakui, sampai saat ini baru satu kabupaten yang telah menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan kabupaten lainnya masih dalam proses pembahasan.

Menurut Thomas, untuk Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat dan Kabupaten Ngada, KPU masing-masing telah mengusulkan anggaran Pilkada dan saat ini masih menunggu pembahasan dengan pemerintah daerah masing-masing.

"Khusus untuk Kabupaten Ngada, saat ini menunggu keputusan penetapan oleh Banggar DPRD Ngada," katanya.

Ditanyai total anggaran yang diusulkan sembilan kabupateb itu, Thomas mengakui, total anggarannya Rp 225 miliar lebih.

"Jadi untuk Kabupaten Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat dan Manggarai Barat saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat agar segera ada asistensi anggaran bersama TAPD," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved