Ini yang Disoroti Ketua DPRD Manggarai Barat Dalam Rapat Persiapan Penjualan Tiket Satu Pintu ke TNK

Ini yang disoroti Ketua DPRD Manggarai Barat dalam rapat persiapan penjualan tiket satu pintu ke TNK

Ini yang Disoroti Ketua DPRD Manggarai Barat Dalam Rapat Persiapan Penjualan Tiket Satu Pintu ke TNK
POS KUPANG.COM/SERVATINUS MAMMILIANUS
Rapat terkait rencana penjualan tiket satu pintu ke TNK yang berlangsung di ruang rapat Bupati Mabar, Rabu (18/9/2019) 

Ini yang disoroti Ketua DPRD Manggarai Barat dalam rapat persiapan penjualan tiket satu pintu ke TNK

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi, menyoroti pelaksanaan rapat berkaitan dengan persiapan pengaturan jalur masuk alur kapal dan penjualan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK), melalui sistem satu pintu yaitu di Pelabuhan Labuan Bajo tahun 2020.

Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Mabar, tepatnya di ruang rapat Bupati Mabar itu diselenggarakan pada Hari Rabu (18/9/2019), dihadiri sejumlah pihak.

Ini Tanggapan Kadis Kopnakertrans NTT Terkait Ratusan Pekerja Asal NTT Korban Pengusiran di Kaltim

"Pak bupati, saya kira ini soal koordinasi. Pertemuan hari ini saya kira tidak melalui perencaan yang matang. Kemarin baru mengirim surat, sementara kita ini dengan agenda masing-masing. Kalau hasilnya dalam pelaksanaan tidak maksimal, ya karena prosesnya tergesa-gesa," kata Edistasius.

Penjualan tiket satu pintu kata dia tidak boleh hanya karena pertimbangan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih dari itu adalah berkaitan dengan ekosistem dan konservasi.

BREAKING NEWS: 600 Buruh Migran Perkebunan Sawit asal NTT Di PHK Tanpa Pesangon

"Kenapa satu pintu, menurut saya yang paling penting untuk menjaga ekosistem, baik di laut maupun di darat, di Pulau Komodo atau Rinca. Kalau tidak dibuat sistem terkait kapal yang tonasenya besar maka bisa merusak terumbu karang di wilayah perairan Manggarai Barat," kata Edistasius.

Menurutnya perairan di daerah itu harus betul-betul dijaga, khususnya berkaitan dengan sampah.
"Tidak hanya soal PAD, itu unsur ke sekian, itu hanya dampak. Tetapi supaya menjaga perairan kita bebas dari sampah. Ke mana pun kapal bisa dimonitor. Dia buat apa, dia bawa tamu siapa. PAD hanya dampak lanjutan," tegas Edistasius.

Terkait pajak hotel terapung kata dia, sudah ada Perda yang mengaturnya yaitu Perda tentang kepariwisataan.
Hal yang paling utama dalam rencana penjualan tiket satu pintu kata dia adalah regulasi yang mengikatnya, termasuk mengatur petugas.

Dia meminta agar hal itu perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. (LAPORAN REPORTER POS-KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved