Pemprov NTT Inginkan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Diselesaikan Lewat Mediasi

Pihak Pemprov NTT inginkan kasus anak berhadapan dengan hukum diselesaikan lewat mediasi

Pemprov NTT Inginkan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Diselesaikan Lewat Mediasi
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT Mercy Djone SH.,MH., saat memberikan materi dalam workshop 

Pihak Pemprov NTT inginkan kasus anak berhadapan dengan hukum diselesaikan lewat mediasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (  Pemprov NTT) menginginkan agar kasus kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mediasi saja. Kasus kasus yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum sedapat mungkin diselesaikan tanpa harus masuk ke sistem peradilan. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang SP.,MM., kepada wartawan saat Workshop Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Kupang pada Senin (16/9/2019). 

Penderita Stunting 2018 Mencapai 201 Orang Kades Mata Air Pertanyakan Sumber Data

"Kalau bisa kita mediasi di luar sistem peradilan, jangan masuk ke pengadilan," ungkap Sylvia di Hotel Sasando Kupang.  

Sylvia mengatakan bahwa pihaknya berharap seluruh stakeholder dapat mengedepankan pemenuhan hak anak dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban maupun saksi.

Masa Lalu Betrand Peto Diungkit, Suami Sarwendah Ruben Onsu Ambil Langkah ini Untuk Urus Hak Asuh

"Kita tidak melihat kasusnya apa, kita tetap melihat hak dia, mengedepankan hak dia dalam proses peradilan, entah seksual, membully dan sebagainya," ujarnya.

"Seribu Kali dia dalam proses peradilan kita tetap melakukan sistem peradilan pidana berbasis anak yaitu sistem peradilan restoratif dengan muara akhirnya pada efek jera. Dalam pembinaannya, kita jamin hak untuk hidup dan berkembang, ketika selesai dia harus tetap hidup sebagai anak," ujar Sylvia.

Sistem undang undang yang dibangun dalam konteks perlindungan anak, katanya, masih mengedepankan anak tetap menjalani proses peradilan. Meski demikian, ia berharap harus tetap menjunjung tinggi hak hak anak untuk berkembang.

"Maksud kita dalam hal ini kita duduk bersama pemerintah baik dari Dinas Sosial, DP3A, Kesehatan dan lembaga peradilan, duduk untuk mencari satu solusi bagaimana implementasi dalam sistem peradilan anak ini anak tetap kita jamin hukumnya," katanya 

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D. Djone SH.,M.Hum., mengatakan bahwa anak sebagai kelompok rentan, dalam penanganan hukum tidak lagi menggunakan KUHP namun harus mengikuti UU 35 dan UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 

Dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, jelasnya, sistem peradilan pidana anak harus ramah anak mulai dari proses pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. 

Ia mengatakan bahwa, dalam konteks peradilan anak diupayakan untuk mengedepankan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku, korban, orang tua serta stakeholder untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. 

Diversi, ungkapnya, menjadi pilihan pertama tindakan hukum baik di luar persidangan dan dalam persidangan. Upaya diversi tersebut dapat ditempuh dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. 

Namun demikian, ia menyatakan bahwa penegak hukum harus hati hati dalam melakukan diversi karena tidak semua tindak pidana dapat didiversi.

Diversi katanya, hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi juga, lanjutnya tidak dilaksanakan untuk pelaku tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan dan asusila, kejahatan narkotika, kejahatan terorisme dan kejahatan yang diancam pidana diatas tujuh tahun. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved