Soal Pro Kontra Revisi UU KPK dan Pemilihan Komisioner KPK, Ini Kata Melki Laka Lena

Soal pro kontra Revisi UU KPK dan pemilihan komisioner KPK, ini kata Melki Laka Lena

Soal Pro Kontra Revisi UU KPK dan Pemilihan Komisioner KPK, Ini Kata Melki Laka Lena
POS-KUPANG.COM/Ambuga Lamawuran
Wakil Ketua 1 Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Provinsi NTT, Melki Laka Lena. 

Soal pro kontra Revisi UU KPK dan pemilihan komisioner KPK, ini kata Melki Laka Lena

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena, yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih menegaskan, perlu ada sinergi bersama dalam rangka mencegah politisi penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Melki Laka Lena kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (12/9/2019) menanggapi pro dan kontra revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK.

Menurutnya, politik dan hukum selalu bertalian dan berhubungan erat sukar dipisahkan.

Melki Laka Lena: Perlu Sinergi Bersama Cegah Politisasi Penegakan Hukum

Ia mengatakan semangat pemberantasan korupsi yang kemudian melahirkan KPK sejatinya tidak melumpuhkan penegak hukum lain dan terus saling menyerang dengan berbagai lembaga negara lainnya.

"Perjalanan 17 tahun pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh KPK saat ini tengah dibahas untuk dievaluasi DPR RI melalui revisi UU KPK. Presiden Jokowi telah memberikan persetujuan dan menugaskan Menkumham dan Menpan untuk membahas hal tersebut bersama DPR RI," ungkapnya.

Ini Alasan Ditjen Perhubungan Laut Galakkan Gerakan Bersih Laut dan Pantai

Saat yang sama, kata dia, pemerintah melalui pansel telah memutuskan 10 anak bangsa terbaik untuk dipilih DPR RI menjadi 5 komisioner KPK.

Ia mengatakan proses uji kelayakan di pansel dan saat ini di DPR RI tentu juga menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan.

Menurutnya pro dan kontra berhubungan Reputasi tim pansel yang kredibel dari berbagai latar belakang tetap saja jadi persoalan bagi pihak keinginannya tidak tercapai. "Pro kontra semacam ini terjadi di semua kalangan yang paling mengkhawatirkan terjadi juga di KPK," ungkapnya.

Ia mengatakan perdebatan pendapat terkait sanksi untuk petinggi polri mantan orang KPK yang saat ini lolos 10 besar Firli antara 2 wakil ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata salah satu contohnya.

Halaman
123
Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved