Dinilai Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK

Poin pernyataan sikap itu yakni menolak revisi UU KPK dan mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani Revisi UU KPK.

Dinilai Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK
POS KUPANG/RYAN NONG
Gerakan Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK usai konferensi pers di Bengkel Appek pada Rabu (11/9/2019) sore. 

Dinilai Melemahkan Pemberantasan Korupsi, Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK menyatakan sikap untuk menolak revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI. 

Elemen masyarakat sipil ini menilai bahwa apa yang dilakukan oleh DPR melalui revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan terhadap gerakan pemberantasan korupsi yang diketahui telah menjadi extraordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi bangsa dan kemanusiaan. 

Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers yang dilaksanakan di kantor Bengkel Apek di kompleks Arta Graha Perum BI, Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada Rabu (11/9/2019) petang. 

 "Bahwa dalam menyikapi dinamika nasional terkait dengan hal inisiatif DPR untuk melaksanakan revisi UU KPK maka dengan ini kami menyepakati untuk melaksanakan gerakan menolak revisi UU KPK," tegas Koordinator gerakan, Primus Nahak.

Nahak menguraikan, Gerakan Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK menetapkan tujuh poin penting sebagai pernyataan sikap gerakan dalam merespon Revisi UU KPK yang telah diparipurnakan DPR dalam sidang pada Kamis (5/9/2019) lalu.

Poin pernyataan sikap itu yakni menolak revisi UU KPK dan mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani Revisi UU KPK

Selain itu, Gerakan Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK juga mendesak presiden Jokowi segera menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU KPK dan mendesak kepada DPR RI untuk segera menarik kembali hasil revisi UU KPK.

DPR dinilai terbukti telah melanggar mekanisme  pembuatan peraturan perundang undangan sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (tidak ada publik hearing).

Gerakan Masyarakat NTT Tolak Revisi UU KPK juga menghimbau kepada semua elemen masyarakat sipil untuk mendukung penolakan revisi UU KPK serta mendesak kepada DPRD NTT, DPRD Kota/Kabupaten di NTT dan anggota DPR RI dapil NTT untuk menolak revisi UU KPK.

Selain itu, mereka juga menyatakan ketidakpercayaan kepada seluruh anggota DPR RI periode 2014-2019 yang telah memaksakan kehendak melaksanakan revisi UU KPK. 

Nahak mengatakan, saat ini mereka akan membuat gerakan lebih besar dengan melakukan tanda tangan petisi yang melibatkan masyarakat NTT di Kupang, bersurat kepada Presiden RI dan akan melakukan aksi di DPRD Provinsi NTT pada Senin mendatang. 

Lanud El Tari Kupang Gelar Lomba Menembak HUT POM-AU ke-73

Rekrut Ferdinand Sinaga Irfan Bachdim Ezra Walian, Persib Tak Punya Uang? Blak-blakan Robert Alberts

Adapun gerakan tersebut merupakan gerakan sosial masyarakat sipil, lembaga serta mahasiswa yang terdiri dari GMKI Cabang Kupang, LMND Kota Kupang, GMNI Cabang Kupang, PERMAHI Cabang Kupang, IKMABAN TTS, BEM PT Undana, FSFM TTS, HMPCK Kupang, GEMA NTT, CIS Timor, Bengkel APEK serta Pemerhati Hukum Kupang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved