Kesbangpol NTT Gelar Rapat Tim Kerja, Ini Catatan Buruk Indeks Demokrasi

Pihak Kesbangpol NTT gelar rapat tim kerja, ini catatan buruk indeks demokrasi

Kesbangpol NTT Gelar Rapat Tim Kerja, Ini Catatan Buruk Indeks Demokrasi
POS-KUPANG.COM/Laus Markus Goti
Suasana rapat tim kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi NTT di Aula Kantor Kesbangpol NTT, Rabu (11/9/2019). 

Pihak Kesbangpol NTT gelar rapat tim kerja, ini catatan buruk indeks demokrasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Provinsi NTT menggelar rapat tim kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi NTT tahun 2019.

Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol NTT, Rabu (11/9/2019). Rapat dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol NTT, Johanna E. Lisapaly, SH. M. Si.

PT Telkom akan Pasang Internet di 193 Desa di TTU

Beberapa tim kelompok kerja yang hadir antara lain dari POLDA NTT, Media Pos Kupang dan RRI, Akademisi, Biro Hukum Pemprov NTT, KPU dan lain-lain.

Johanna menyebut, indeks demokrasi Indonesia tingkat Provinsi NTT tahun 2018, berada peringkat ke 3 dengan poin 82,32.

"Ini artinya indeks demokrasi kita bagus. Kita naik peringkat, dari ranking 13 pada tahun 2017, naik peringkat 3 tahun 2018," jelasnya.

RSUD Sumba Barat Daya Miliki Tiga Dokter Spesilis

Namun, kata dia di balik, prestasi bagus ada catatan buruk untuk beberapa aspek. Ia merinci dari 28 indikator penilaian, 17 baik, 6 sedang dan beberapa buruk indeks demokrasi.

Johanna menyebut beberapa catatan buruk tersebut pada aspek kebebasan sipil. Variabelnya kebebasan dari diskriminasi dengan indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan memperoleh poin 41,67.

Selanjutnya, pada aspek hak-hak politik, variabelnya hak memilih dan dipilih, dengan indikator presentase anggota perempuan di kursi DPRD Provinsi NTT, memperoleh poin 46,15.

Masih dalam aspeki hak-hak politik, dengan variabel dalam partisipasi politik dalam pengambil keputusan dan pengawasan, indikator demonstrasi dan mogok di indikator demonstrasi mogok yang bersifat kekerasan memperoleh poin 36,96.

Dari aspek lembaga-lembaga demokrasi variabelnya peran DPRD, dengan indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif memperoleh poin 14,29.

Selanjutnya, variabel peran birokrasi pemerintah dengan indikator upaya penyediaan informasi dan pemerintahan daerah memperoleh poin 50,00.

Menanggapi indeks demokrasi terbesar, kata Johanna, kelompok kerja (Pokja) sudah punya dua rencana aksi. Rencana aksi yang pertama silahturahmi dan menyampaikan beberapa catatan buruk tersebut ke DPRD Provinsi.

"Sekalian kita silahturahmi dengan anggota-amggota dewan baru dan terutama menyampaikan beberapa catatan tadi. "Jadi untuk yang buruk tentu perlu perbaiki dan yang baik, kita dorong untuk terus ditingkatkan," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan ke Bappeda menyampaikan indeks demokrasi tersebut untuk kemudian diinformasikan ke seluruh OPD. "Hasilnya, ini seyogyanya menjadi parameter dalam membuat perencanaan," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved