Sebanyak 783.768 Jiwa Penduduk di Pulau Sumba Sebagai Peserta JKN-KIS

Jumlah peserta JKN-KIS di empat kabupaten di Pulau Sumba yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah

Penulis: Robert Ropo | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Kantor BPJS kesehatan Kantor Cabang Waingapu. 

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Jumlah peserta JKN-KIS di empat kabupaten di Pulau Sumba yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah naungan BPJS Kesehatan Cabang Waingapu sebanyak 783.768 jiwa.

Data jumlah peserta sebanyak itu dengan rincian jumlah peserta non penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 85.432 jiwa dan jumlah peserta PBI sebanyak 698.336 jiwa.

Ribuan Pegawai KPK Tandatangani Petisi Tolak Capim Bermasalah

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu Try Mayudin menyampaikan hal itu melalui rilis yang dikirim kepada POS-KUPANG. COM, Senin (2/9/2019).

Mayudin juga mengatakan, terkait pemberlakuan kenaikan iuran BPJS, untuk penyesuaian atau kenaikan besaran iuran peserta Program JKN-KIS ditentukan dan akan disampaikan oleh Pemerintah bukan dari BPJS Kesehatan.

Moeldoko Sebut Nama Ini Sebagai Dalang Kerusuhan Papua, Siapa Dia?

"Terkait dengan kenaikan iuran seragam atau perlu kajian lagi untuk menentukan besaran iuran sesuai kondisi lokal NTT, untuk kenaikan iuran belum kami ketahui, akan tetapi saat ini iuran peserta JKN-KIS seragam berlaku sama Seluruh Indonesia,"jelas Mayudin.

Terkait kenaikan iuran memicu semakin banyak peserta menunggak pembayaran iuran dan berujung peserta BPJS menjadi tidak aktif, kata Mayudin, penyesuaian iuran dilakukan dalam rangka peningkatan layanan dan kesinambungan Program JKN-KIS.

Mayudin juga menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam 1 Kartu Keluarga sebagai peserta JKN-KIS. Jadi kepesertaan JKN-KIS tidak dapat dibatalkan.

Terkait dengab adanya peserta BPJS dobel. Contoh suami istri pegawai swasta. Suami membayar iuran BPJS untuk istri juga, sementara di tempat kerja sang istri, sang istri juga membayar iuran BPJS Kesehatan untuk dirinya. Jelas Mayudin, terhadap kasus seperti ini, tidak dapat dibatalkan karena Perpres 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan Pekerja harus di daftarkan oleh Pemberi Kerja/Perusahaan tempat pekerja bekerja.

Selain itu, pasal 14 Perpres 82 Tahun 2018 menyebutkan dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing
merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar Iuran. Suami, istri, dan anak dari Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berhak
memilih kelas perawatan tertinggi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved