Wagub NTT Janji Telusuri Pungutan Dana Komite di Sekolah

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi berjanji akan menelusuri persoalan yang dialami masyarakat saat ini,yakni uang komite.

Wagub NTT Janji Telusuri Pungutan Dana Komite di Sekolah
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Wagub NTT, Josef A. Nae Soi 

Dijelaskannya, uang komite yang dibayar para siswa harus dilegitimasi oleh aturan hukum yang mengikat.

"Tidak boleh tanpa SK, dasar hukum harus kuat dan diatur dalam aturan hukum yang mengikat," tegasnya.

Dalam SK Gubernur NTT tersebut, lanjut Simon, juga diatur besaran nominal uang, jangka waktu pembayaran, evaluasi dan penilaian.

"Termasuk besaran diatur, jangka waktu, cara penilaian dan evaluasi. Harus diperiksa. Akan tetapi biaya untuk pendidikan itu wajib, hal ini untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu," paparnya.

Menurut Simon, uang komite dibutuhkan untuk menunjang program peningkatan pendidikan di sekolah.

Namun, Komite sekolah sebelum membuat Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS), harus didahului dengan membuat program.

"Untuk Dalam rangka menunjang program itu harus, jadi sebelum membuat RABS, Komite harus buat program. Program dari komite harus seperti apa?. Komite mau berdayakan dan maksimalkan peran serta orangtua. Kan komite terdiri dari orangtua dan para tokoh pendidikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, program yang dilakukan juga bukan hanya untuk satu tahun ajaran, akan tetapi berkesinambungan dan mencakup seluruh siswa SMA/SMK di sekolah itu.

"Nah. Mereka kerja apa dalam satu tahun ajaran?. Jadi bukan hanya untuk kelas 1 akan tetapi seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 3.
Jadi program itu berkesinambungan antar kelas. Kalau tidak kasihan, rugi percuma," pungkasnya.

Terkait nominal uang komite, Simon menjelaskan, hal itu tergantung dari jumlah anggaran dalam RABS.

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved