Ibu Kota Baru Negara Diduga Dibangun di Atas Lahan Milik Prabowo, Begini Tanggapan Dahlan Iskan

Ibu Kota Baru negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Benarkan lokasinya di lahan milik Prabowo, begini tanggapan Dahlan Iskan

Editor: Adiana Ahmad
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Presiden Jokowi umumkan ibu kota baru, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

Kini sudah jelas. Lokasi yang disebutkan Bapak Presiden meliputi dua kabupaten: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Berarti lokasi itu tepat di lengkung terdalam teluk tersebut. Persis di bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI.

Berarti ibu kota baru nanti tidak perlu membangun bandara baru. Cukup menggunakan bandara Balikpapan yang sekarang. 

Toh dari bandara ini sudah dibangun jalan tol ke Samarinda. Sedang dikerjakan. Kelak bisa saja ada exit di jalan tol ini. Exit ke ibu kota --yang entah apa nama kota itu nanti.

Lokasi ini letaknya juga hanya sekitar 40 km dari Bukit Soeharto --yang pernah disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota.
Berarti tidak akan ada persoalan tanah. Cukup menggunakan tanah ITCI itu --berapa ribu hektar pun. 

Dan Jakarta tidak perlu galau. Tidak jadi ibu kota kan tidak apa-apa. Masih bisa jadi Bapak Kota. (Dahlan Iskan)

Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih mencari konfirmasi kepada pihak Prabowo terkait hal ini.

Prabowo setuju ibu kota dipindah

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto setuju dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra bahwa usulan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan Rencana jangka Panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Juru Bicara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).

Hanya saja, Prabowo memberikan sejumlah catatan penting mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Catatan pertama, Pemindahan Ibu Kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," jelas Dahnil.

Catatan Kedua, Pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi Oppourtunity cost (Biaya Kesempatan) selain tentu financial cost (Biaya Keuangan), yang pondasi dasarnya tentu adl prioritas.

Lihat Cara Anies Baswedan Ini Tunjuk Menteri, Diprotes Usai Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Tak Setuju?

"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ulasnya.

Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi sprt kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved