Febri Sebut Ada Capim KPK Diduga Dapat Gratifikasi, dan Pernah Hambat Kerja KPK

"Misalnya, terkait ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN, kemudian dugaan penerimaan gratifikasi, jadi kami menerima informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019) malam.

Febri juga mengungkap ada calon yang diduga pernah menghambat kerja KPK, terjerat dugaan pelanggaran etik saat bertugas di KPK, dan temuan lainnya yang sudah disampaikan ke Pansel.

"Jadi sebelum keputusan 20 nama itu, KPK sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak, tapi calon-calon itu (yang diduga bermasalah) masih lolos dan kita lihat namanya pada 20 nama saat ini," ujar dia.

Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Hendardi angkat bicara tudingan Febri itu. Hendardi menegaskan, dalam seluruh tahapan seleksi, pansel menerima laporan rekam jejak dari berbagai pihak.

Tidak hanya KPK, melainkan juga dari BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Direktorat Jenderal Pajak dan MA.

Bahkan, masyarakat sipil juga menjadi penyumbang laporan rekam jejak para capim. Namun soal apakah laporan itu benar atau tidak, pansel kembali kepada proses hukum yang berlaku.

Apakah capim yang dilaporkan itu sudah diadili dan dinyatakan bersalah atau tidak. "Jadi, jika lembaga seperti KPK itu menyampaikan tracking, itu belum tentu semua memiliki kategori kebenaran atau kepastian hukum," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2019). (Kompas.com/Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jubir Sebut Ada Capim Diduga Dapat Gratifikasi, Saut: Bukan Dari KPK",