Rusuh di Papua, Relawan Jokowi di NTT Minta Jokowi Pertimbangkan Untuk Datang di Kupang

Rusuh di Papua, Relawan Jokowi di NTT Minta Jokowi Pertimbangkan Untuk Datang di Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) NTT meminta presiden Jokowi mempertimbangkan rencana kunjungan kerjanya ke  Kupang NTT untuk melakukan pemanenan perdana garam, membagi sertifikat bagi masyarakat serta meninjau pelabuhan Tenau, Kupang. 

Melalui rilis yang diterima POS-KUPANG.COM pada Selasa (20/8/2019), Bara JP mengungkapkan bahwa mereka tidak mau kehadiran Jokowi di NTT membawa petaka bagi rakyat NTT. 

• Herman Man Soal Air Bersih di Kota Kupang Perlu Ada Payung Hukum

Mereka menilai bahwa kerusuhan yang terjadi di papua hari ini adalah persoalan serius dan mengancam eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) sehingga harus didahulukan ketimbang datang untuk memanen garam. 

"Relawan Jokowi NTT meminta pertimbangan Pak Presiden atas rencana kunjungi ke Kupang, NTT. Apalagi kunjungan ke NTT hanya untuk melakukan panen garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, NTT," ungkap aktivis Bara JP NTT Hildebertus Selly dalam rilis.

• Solusi Rumah dan Material Bangunan Bagi Warga Kota Kupang, Domus Center Kupang Resmi dibuka

Lebih lanjut dikatakan bahwa posisi lokasi panen garam tersebut berada di tanah milik rakyat yang dicaplok oleh PT. Timor Life Stock Lestari sehingga sebaiknya Pak Jokowi lebih dahulu mengatasi soal genting di Papua ketimbangan datang memberi legitimasi kepada perampas hak rakyat Nunkurus. 

"Jika sampai bapak Presiden memberi legitimasi atas lokasi tambak garam tersebut, maka sama dengan Bapak Presiden membiarkan penderitaan kepada rakyat yang telah memilihnya," demikian rilis tersebut. 

"Sebagai Relawan Jokowi kami tidak mau kehadiran Presiden Jokowi membawa petaka bagi rakyat di Nunkurus. Karena prinsip kami adalah kehadiran Jokowi memberi kegembiraan kepada rakyat, keadilan, kesejahteraan dan kebaikan bagi semua," bunyinya rilis Bara JP tersebut. 

Indonesia, dijelaskannya, sebagai negara merdeka yang berdiri atas dasar Ideologi Pancasila barusan selesai merayakan HUT yang ke 74 tahun, namun kerusuhan di papua menjadi catatan refleksi bagi bangsa ini bahwa masih ada soal yang belum mampu diselesaikan. 

Kerusuhan di Papua, lebih lanjut dikatakan, bermula dari permasalahan yang terjadi di Surabaya Jawa Timur, bahwa sesungguhnya persoalan perbedaan dan stigma kepada kaum tertentu masih menjadi parasit yang membahayakan eksistensi Pancasila. 

Sehingga persoalan tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, melainkan butuh negara hadir dan tindakan nyata Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Biar persoalan tidak terus berlanjut dan berdampak buruk. Proses pembiaran peristiwa ini sama dengan pembunuhan terhadap kemanusiaan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)