Liga Mahasiswa NasDem NTT Gelar Diskusi Akhir Pekan

cuman pemerintah provinsi harus mengaturnya dalam aturan yang tepat dan sesuai landasan hukum yang berlaku,

Liga Mahasiswa NasDem NTT Gelar Diskusi Akhir Pekan
POS KUPANG/GECIO VIANA
Suasana sekretariat organisasi di Jln Sumba, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (10/8/2019). 

Liga Mahasiswa NasDem NTT Gelar Diskusi Akhir Pekan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komite Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Liga Mahasiswa NasDem menggelar Diskusi Akhir Pekan di Sekretariat di sekretariat organisasi di Jln Sumba, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (10/8/2019).

Kegiatan Rutinitas ini mengundang pakar hukum dan akademisi Undana Kupang serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP).

Kegiatan ini dihadiri sebanyak 15 pengurus Komite Wilayah dan juga 5 tamu undangan dari OKP dan LSM penggiat desa.

Kegiatan ini meghadirkan narasumber dari sudut pandang media (Pers) dan juga pakar hukum sekaligus kademisi Undana, Yohanes G. Tuba Helan, SH.,MH.

Akademisi dari Undana Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH.,MH yang membawakan materi singkat seputar kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi mengaku, kegiatan diskusi tersebut merupakan sebuah langkah konkret sebuah organisasi partai untuk berperan dalam memberi gagasan yang bersifat otokritik agar dapat membangun sebuah konsep dan analisa yang tepat dalam produk kebijakan politik partai NasDem ke depannya.

"Terkait isi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan provinsi masih banyak yang perlu didukung dengan landasan hukum yang tepat. Kalau aturan pemprov saat ini yang perlu didukung landasan hukum yang kuat ialah 'Sophia' di mana musti memiliki landasan hukum yang tepat, karena kalau kita mengacu pada Perpres Nomor 74 Pasal 8, di situ mengatur tentang kewenangan melakukan produksi minuman beralkohol yang hanya bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, selebihnya provinsi yang lain diatur dalam pimpinan daerah kota atau kabupaten sebagai contoh di Kota Kupang untuk mengakomodir Perpres No. 74 ini, diatur dalam Perda jadi Pemerintah menurut saya masih keliru mengeluarkan Pergub no. 44 tahun 2019," katanya dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM pada Kamis (15/8/2019).

Lebih lanjut, kebijakan lainnya seperti Kelor juga harus segera terealisasikan pasaran dan juga produk aturan yang tepat, supaya bisa dijalankan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat.

"Pemerintah provinsi saat ini sangat tepat untuk mengangkat sumber-sumber daya alam menjadi ekonomi lokal, cuman pemerintah provinsi harus mengaturnya dalam aturan yang tepat dan sesuai landasan hukum yang berlaku," katanya.

"Saya juga menyarankan pemerintah bisa membangun komitmen masyarakat lewat BumDes, Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah tepat mengatur salah satu unsur dana desa dikembangkan dalam BumDes, kalau saja kebijakan kelor dan Sophia bisa dikembangkan ke BUMDes di desa-desa saya kira akan sangat menopang ekonomi masyarakat di desa," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved