Terkait Wacana Penutupan Pulau Komodo Dan Relokasi Warga, Tim Terpadu Bertemu Bupati Mabar

Tim terpadu dari pemerintah pusat yang melakukan kajian terhadap wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi warga di pulau itu, bertemu Bupati Manggar

Terkait Wacana Penutupan Pulau Komodo Dan Relokasi Warga, Tim Terpadu Bertemu Bupati Mabar
POS KUPANG/SERVATINUS MAMMILIANUS.
Tim terpadu bertemu Bupati Mabar dan unsur Forkompinda, Rabu (14/8/2019). 

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Tim terpadu dari pemerintah pusat yang melakukan kajian terhadap wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi warga di pulau itu, bertemu Bupati Manggarai Barat (Mabar), Rabu (14/8/2019) serta melakukan pertemuan singkat bersama unsur Forkompinda di ruang rapat bupati.

Tim tersebut bertemu bupati dan Forkompinda setelah pagi hari itu bertemu dan mendengarkan masukan dari berbagai komponen, seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya di Hotel Luwansa Labuan Bajo.

"Tim ini bekerja dalam konteks pengelolaan Taman Nasional Komodo berkaitan dengan konsep konservasi dan kepariwisataan. Menyoal wacana penutupan Pulau Komodo, kemudian ada isu relokasi penduduk di Pulau Komodo. Posisi kami tidak dalam menjelaskan tetapi mendengar masukan-masukan," kata salah satu tim Ir. Asep Sugiharta.

Dia menyampaikan bahwa saat bertemu dengan komponen terkait di Hotel Luwansa, ada sejumlah masukan yang mereka terima.

Antara lain tentang pengendalian penduduk di Pulau Komodo, daya dukung dalam konteks eko wisata, persoalan sampah dan dampak wacana penutupan itu.

Masukan lain yang diterima, yakni dampak dari wacana itu salah satunya adalah batalnya kedatangan wisatawan padahal jauh hari sebelumnya sudah berencana untuk datang.

Sehingga yang diinginkan adalah harus ada kepastian terkait wacana tersebut agar arus kunjungan wisatawan tidak terganggu.

Pada kesempatan itu Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, menyampaikan bahwa pihaknya berada dalam posisi yang serba dilematis.

"Wacana ini yang membuat kami di pemerintah kabupaten berada di persimpangan. Kami ini boleh dibilang kue lapis. Kami mendapat tekan dari atas, kami juga ditekan oleh masyarakat. Harapan kami dengan kehadiran tim

ini, persoalan bisa ditepis, diminimalisir untuk sebuah kepastian yang adil," kata Agustinus.
Dia juga berharap agar proses kajian berjalan kondusif sehingga butuh langkah antisipasi karena sudah ada gerakan-gerakan seperti aksi demonstrasi.

Bupati Agustinus juga menyampaikan, program-program yang bersifat top down pasti memiliki dampak, termasuk ditantang. Sehingga perlu sosialisasi dan penjelasan secara detail.

Menurutnya untuk menjaga Taman Nasional Komodo diperlukan Balai Taman Nasional Komodo, walaupun ada regulasi tentang otonomi daerah tetapi tetap butuh kehadiran balai.

Bupati Agustinus menyampaikan, yang paling penting adalah bertujuan baik untuk masyarakat. (LAPORAN REPORTER POS--KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved