Ahok Cari Lahan Minimal 500 Hektar di NTT untuk Ditanami Jagung

Laporan Reporter Pos Kupang. Com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (14/8/2019) melakukan kunjungan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten TTS.

Dalam kunjungan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten TTS menggelar bincang-bincang dengan tema baomong deng Ahok di halaman depan kantor sekertariat DPC.

Acara ini dipadati sekitar 500 warga Kota Soe. Tak mau ketinggalan, mantan Bupati TTS, Paul Mella dan Mantan Sekda TTS, Salmun Tabun terlibat ikut menghadiri acara tersebut.

Mantan Bupati TTS, Paul Mella duduk tepat di sebelah kanan Ahok. Sedang Salmun Tabun, terlihat duduk di kursi barisan depan.

Ansy Lema yang merupakan anggota DPR RI terpilih dapil NTT II didaulat sebagai moderator acara. Sementara ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi NTT, Emi Nomleni nampak duduk menemani Ahok.

Kepada masyarakat Kota Soe, Ahok mengaku, saat dirinya sedang mencari lahan seluas 500 Ha di propinsi NTT untuk ditanami tanaman jagung guna memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Tanah tersebut lanjut Ahok, tetap menjadi milik masyarakat, hanya saja dikelolah dengan menggunakan mesin sehingga mampu menanam dan melakukan panen dalam waktu singkat.

Ia mengaku, belum lama ini sudah bertemu dengan mantan menteri pertanian Brazil.

Dalam pertemuan tersebut, menteri pertanian Brazil berbicara terkait mesin tanam jagung yang mampu menanam jagung 4,2 Ha hanya dalam waktu 1 jam.

Tak hanya itu, mesin tersebut juga bisa melakukan panen dalam waktu yang singkat untuk lahan seluas 500 Ha.

" Kita lagi cari lahan hamparan di NTT yang luasnya minimal 500 Ha untuk ditanami jagung dengan menggunanakan teknologi mesin dari Brasil. Dengan bantuan teknologi, tenaga manusia yang kita butuhkan sedikit tetapi kita bisa tanam minimal 500 Ha. Lahannya tetap milik petani, kita hanya bantu alat teknologinya saja. Jadi jika ada investor yang mau masuk silakan gabung. Tetapi minimal lahannya harus 500 Ha dan tersedia sumber air," ungkap Ahok.

Ahok menyebut pola yang akan dikembangkan ini dengan sebutan 20: 80.

Dijelaskannya, 20 persen keuntungan akan menjadi milik pemilik lahan sedang 80 persen sisa keuntungannya untuk pekerjaan dan pemilik modal.

Sedangkan Ahok hanya membantu dari segi peralatannya saja.