Setelah Marahi Direksi PLN, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda,Ada Apa?

Setelah Marahi Direksi PLN,  Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda,Ada Apa?

POS-KUPANG.COM-  Setelah marah Direksi PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019) kemarin, hari ini Presiden Jokowi ancam akan COPOT Pangdam dan Kapolda. 

Senin kemarin, Jokowi memarahi para direksi PLN akibat mati lampu di DKI, Jawa Barat dan Banten.

Hari ini, Selasa (6/9/2019), Jokowi bahkan mengancam akan mencopot aparat di daerah yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Jokowi mengancam akan mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi Kebakaran hutan dan Lahan (karhutla).

Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku ( COPOT jabatan tak bisa atasi karhutla )," tegas Jokowi.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta COPOT yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, COPOT kalau enggak bisa mengatasi Kebakaran hutan dan Lahan," sambung Jokowi.

• Istana Ungkap Hal yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani

Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun  dengan 2,6 juta hektare.

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima ada penurunan 81 luas lahan yang terbakar jika dibandingakan kondisi tahun 2015.

Tetapi, kata Jokowi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan, dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, Pangdam, Kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

• Manufer Terbaru Presiden Jokowi! Menteri Dilarang Bikin Kebijakan Begini Sampai Oktober 2019

"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.

Marahi Direksi PLN

 Jokowi marah di depan Direksi PLN pada Senin (5/8/2019). Penyebabnya, PLN  dinilai tak mampu mengatasi dan tak punya rencana cadangan mengatasi listrik pada di separuh wilayah Jawa.

Usai mendapat penjelasan dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, Jokowi justru marah dan pergi.

Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan.

• Kisah Anak Piatu dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019, Bangga Ajak Ayah ke Istana.

Terlihat juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Begitu memasuki ruangan rapat, Jokowi langsung meminta penjelasan Direksi PLN mengenai pemadaman.

"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang," kata Jokowi.

Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani lalu menjelaskan mengenai penyebab padamnya listrik di sebagian besar pulau Jawa.

Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.

Namun, Jokowi tak terima penjelasan dari Sripeni itu karena terlalu panjang.

"Penjelasannya panjang sekali," ucap Jokowi.

"Pertanyaan saya, Bapak Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Sripeni lalu meminta waktu lagi untuk memberi penjelasan tambahan. Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi.

Menanggapi itu, Presiden hanya meminta agar PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya, yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai keulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara.

Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN. Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa.

Istana Ungkap Hal yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani

POS-KUPANG.COM- Pihak Istana Negara melalui  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo marah kepada Direktur PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani terkait pemadaman listrik yang terjadi di sebagian besar wilayah pulau Jawa.

Menurut Moeldoko, Jokowi marah karena pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin sore sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden ( Jokowi ) sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun, masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia. Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi. Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. "Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

"Manajemen resiko, memitigasi, perlunya menangani langkah-langkah emergency sangat ditekankan oleh presiden dan jangan lengah. Kalau terjadi ini bagaimana," sambungnya.

Soal sanksi untuk Dirut PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukan lah solusi utama.

Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya.

Namun Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Presiden Jokowi sebelumnya mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019) pagi. Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani. Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya.

Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang. Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini dan memastikan kejadian serupa tak terulang.

Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan. (*)