Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Capai Rp 5 M, Ini Dua Faktor Penyebabnya!

waduh,tTunggakan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur capai Rp 5 M.

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Capai Rp 5 M, Ini Dua Faktor Penyebabnya!
Pos Kupang.com/Robert Ropo
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu. 

Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Capai Rp 5 M, Ini Dua Faktor Penyebabnya!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU- Tunggakan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang membawahi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan keadaan Juli 2019 sebesar Rp 5.017.252.189 atau sekitar lebih dari 5 miliar rupiah.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu Djainal menyampaikan itu kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (2/8/2019) sore.

Djainal menjelaskan total tunggakan peserta PBPU sebesar Rp 5.017.252.189 itu dengan jumlah peserta menunggak adalah sebanyak 7.774 peserta.

Menurut Djainal penunggakan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemampuan peserta dalam membayar serta kemauan peserta untuk membayar tagihan secara rutin.

"Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar kita arahkan untuk segera melunasi tunggakan dan mendaftarkan dirinya menjadi peserta penerima bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Untuk peserta yang tergolong mampu namun tidak mau membayar iuran kita terus melakukan edukasi baik itu secara perorangan melalui Kader JKN (face to face), melalui telepon dan SMS, serta sosialisasi di kelurahan/desa,"jelas Djainal.

Inilah Fakta Tentang Aurellia Qurratuaini, Anggota Paskibraka yang Meninggal Sebelum Bertugas

Djainal juga menjelaskan, penagihan bagi tunggakan itu, saat ini dilakukan oleh mitra BPJS Kesehatan yaitu Kader JKN yang berjumlah 2 orang masing-masing untuk Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat, serta 1 orang staff telekolekting untuk menelpon serta mengirim SMS peserta kepada peserta yang menunggak tersebut.

Djainal juga menjelaskan, peserta yang menunggak bervariasi terhitung mulai dari menunggak 1 bulan sampai dengan 20 bulan menunggak.

"Untuk peserta dengan jumlah menunggak ini kan dengan Perpres sebelumnya maksimal 12 bulan tertunggak saja. Ketika diberlakukan Perpres Nomor 82 yang terbaru, itu mulai dari Januari 19 itu sampai dengan 24 bulan, sehingga yang pada saat Desember 2018 itu sudah 12 bulan menunggak, nah naik terus sampai dengan bulan Agustus 2019 ini sudah total 20 bulan menunggak paling banyak,"jelas Djainal.

Terungkap di Pengadilan, Sebelum Mutilasi Prada DP Dapat Saran Rekannya Bakar Fera dalam Kamar

Djainal juga menjelaskan, peserta yang menunggak tidak akan terhapus dari database kepesertaan BPJS Kesehatan, jika peserta ingin mengaktifkan kembali kepesertaan maka harus melunasi seluruh tunggakan yang ada. Peserta hanya bisa dinonaktifkan kecuali peserta tersebut meninggal dunia atau pindah kewarganegaraan.(*)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved