Kemenkeu RI Minta Wabup dan Wakil Walikota di NTT Tiru Gaya Kepemimpinan Wabup Flotim

"Karena itu, saya lakukan pengawasan dan cek ,setiap saat. Jika Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa tidak becus saya minta Kades langsung berhentikan TPK itu,jangan sampai hanya karena TPK kemudian dana desa ini jadi mandek," katanya.

Karena lanjutnya, titik rawan penyalahgunaan dan desa itu ada di TPK ,karena mereka yang membelanjakan material uang tunai.

Dikatakan, pengelola yang baik dan punya integritas untuk membangun desa,maka pasti pembangunan di desa akan maju dan sebaliknya.

Dia mengakui, dalam menjalankan tugas dirinya selaku Wabup Flotim dan bupati selalu kompak dan sejalan dalam.mensukseskan seluruh program pembangunan di Kabupaten Flotim.

Dalam melakukan pengawasan yang ketat tersebut, Agus Boli mencontohkan, salah satu Ketua TPK dana desa di Kecamatan Lewolema yang sempat membawa dana desa Rp 70 -an juta yang seharusnya untuk belanja modal .

Ketika mendapat laporan dari Kades, dirinya langsung menghubungi yang bersangkutan agar kembali ke Flotim dan mengembailkan dana desatersebut.

"Jadi ada satu oknum ketua TPK di Kecamatan Lewolema hendak lari keluar Flotim membawa uang 70 -an juta.
Saya dilapor oleh kades ,kemudian saya minta no handphone yang bersangkutan dan langsung menelponnya dan suruh pulang. Kalau tidak pulang saya minta penegak hukum tangkap dan proses," ujarnya.

Setelah itu, menurut Agus, oknum Ketua TPK itu kembali ke Flotim dan menyerahkan uang itu ke desa, Kepala desa kemudian lapor ke saya bahwa TPK itu sudah kembalikan dana tersebut," ujarnya.

Atas prestasi ini, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ,Lydia Kurniawati Christyana selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada Wabup Flotim.

Setelah mendengar laporan dari KKPN Flotim dan testimoni dari Wabup Flotim, Kemenkeu Ri melalui Kakanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTT memberi apresiasii kepada Pemda Flotim melalui Wabup Agus Boli.

Ibu Lydia pun membenarkan , bahwa sesuai fungsi pengawaaan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ,negara memberi kewenangan tugas pengawaaan ada pada wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota untuk membantu gubernur, bupati dan walilota dalam.mensukseskan pembangunan di daerah masing-masing.

"Jadi kunci pengawasan pembangunan ini adalah ada pada wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota untuk benar-benar melaksanakan tugas pengawasan ini dalam menunjang gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan, termasuk pengawasan pengelolaan dana desa," kata Lydia.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Kemenkeu RI Puji Pemda Flotim dalam Mengelola Dana Desa, https://kupang.tribunnews.com/2019/07/31/kemenkeu-ri-puji-pemda-flotim-dalam-mengelola-dana-desa?