Gubernur NTT Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratiskan BBN-KB

Gubernur NTT Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratiskan BBN-KB

Gubernur NTT Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratiskan BBN-KB
POS-KUPANG.COM/Laus Markus Goti
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si, di ruang kerjanya Rabu (31/7/2019). 

Gubernur NTT Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratiskan BBN-KB

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Gubernur NTT ), Viktor Bungtilu Laiskodat, melalui Badan Pendapatan dan aset daerah mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 memberlakukan kebijakan tax amnesty atau pengampunan denda pajak kendaraan bermotor.

Tidak hanya itu, Gubernur juga akan membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor pelat nomor (BBN-KB) luar yang mau mutasi ke pelat nomor di NTT.

Presiden Jokowi Senang Menerima Gitar dari Siswi SMP di Samosir, Ternyata Ini Asalnya

Demikian dijelaskan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing,M.Si kepada POS-KUPANG.COM, di ruang kerjanya Rabu (31/7/2019).

Zeth menyebut kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2019.

Dikatakannya, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBMKB.

Sambil Menangis, Siswi SMP Menerobos Paspampres Hanya Untuk Beri Gitar ke Jokowi

Pemberlakuan Peraturan Gubermur NTT Nomor 63 Tahun 2019 tersebut dilakukan serentak pada kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Menurutnya jumlah kendaraan yang terdata menunggak pajak mencapai 368.608 unit dengan total denda mencapai 11 miliar rupiah.

Akan tetapi, lanjutnya, dari pokok pajak tetap dibayarkan wajib pajak, maka pemerintah diperkirakan akan mendapat 41 miliar rupiah. "Jadi yang dihapus itu dendanya, pokok pajak tetap dibayar," ungkapnya.

Menurutnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, antara lain, memberikan keringanan pajak bagi masyarakat, untuk menggugah kesadaran wajib pajak agar melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dikatakannya untuk penerapan kebijakan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan antara lain, Dirlantas Polda NTT dan jajarannya, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTT dan jajarannya, serta Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved