Kawal Kasus Korupsi dan Dukung Hakim Berintegritas, PMII Audiensi ke Komisi Yudisial NTT

Agenda tersebut terdiri dari upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan hakim berintegritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kawal Kasus Korupsi dan Dukung Hakim Berintegritas, PMII Audiensi ke Komisi Yudisial NTT
PMII
Aktivis PMII Koordinator Cabang Bali Nusra saat audiensi bersama Komisi Yudisial (KY) Penghubung Provinsi NTT pada Selasa (30/7/2019). 

Kawal kasus korupsi dan dukung hakim berintegritas, PMII Audiensi ke Komisi Yudisial NTT 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra di Nusa Tenggara Timur menggelar audiensi bersama Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Penghubung Nusa Tenggara Timur. Audiensi dilaksanakan di Kantor Komisi Yudisial Penghubung NTT jalan Thamrin Kota Kupang pada hari Selasa (30/7/2019).

Pada kesempatan tersebut, para pengurus PMII diterima oleh Plt. Koordinator Umum Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah NTT Hendrikus Ara SH., MH dan kepala bidang Investigasi KY NTT Marten Saluk, SH.,M.Hum.

Dalam audiensi yang berlangsung sejak pukul 10.30 Wita hingga 12.30 Wita itu, para aktivis PMII membawa dua agenda penting yang menjadi kegelisahan mereka. Agenda tersebut terdiri dari upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan hakim berintegritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mandataris Wilayah PMII NTT Hasnu Ibrahim menyampaikan bahwa kehadiran PMII di Kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah NTT merupakan sebagai keresahan dari para aktivis PMII dalam melihat persoalan tersebut. 

Hasnu mengungkapkan, pihaknya selama ini komit mengawal setiap indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Provinsi NTT. Ia menyebut kasus tersebut diantaranya proyek pembangunan kawasan NTT Fair di Bimoku, proyek pembangunan Monumen Pancasila di desa Nitneo kabupaten Kupang.

Selain itu, ada pula proyek pembangunan Gelanggang Pacuan Kuda di Babau Kabupaten Kupang  dan dugaan suap pada pembangunan bandara di Kabupaten Manggarai Timur. 

PMII secara kelembagaan sangat menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT yang dinilai lamban dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di NTT khususnya pada upaya menyelesaikan setiap kasus-kasus korupsi yang masuk kategori besar di provinsi ini. 

Menurut Hasnu, PMII juga menduga, pihak kejaksaan tinggi NTT ikut terlibat korupsi dalam menyelesaikan kasus. 

Fakta yang cukup kuat Ungkap Hasnu, pada saat pihaknya melakukan aksi di Kantor Kejati NTT guna meminta Surat Perintah Dimulai Penyelidikan (SPDB) pada kasus NTT Fair, saat itu pihak Kejati NTT tidak memberikan hal tersebut terhadap PMII.

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved