Pasca Digusur Nasib Pedagang di Jalan Polisi Militer Tak Tentu, Minta Perhatian Gubernur Laiskodat

Pasca Digusur Nasib pedagang di Jalan Polisi Militer Tak Tentu, Minta Perhatian Gubernur Laiskodat

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pasca Digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nasib para pedagang di Jl. Polisi Militer, Oebobo depan Kantor DPRD NTT kian tak menentu. Mereka meminta Gubernur Provinsi NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memerhatikan nasib mereka.

Meja dan lapak mereka sudah dihancurkan dan dibongkar. Sementara dagangan, di antaranya ratusan buah kelapa pun diangkut oleh Satpol PP, sekira pukul 09.00 Wita, Selasa (30/7/2019). Mereka pun hanya terdiam lesu menyaksikan aksi Satpol PP memporakporandakan meja lapak mereka.

• TRIBUN WIKI: Ingin Cari Bambu untuk Umbul HUT Kemerdekaan RI di Kupang, Ini Lokasinya

Serlin Suryanti Lado, salah satu pedagang kelapa kepada POS-KUPANG.COM di Jl. Polisi Militer mengatakan, Satpol PP menghampiri mereka sekitar pukul 09.00 Wita menggunakan dua truk. Lantas menghancurkan meja-meja dan membongkar tenda-tenda dan mengangkut kelapa.

Ia menjelaskan, penertiban tersebut merupakan yang ke dua kali, setelah sebelumnya dilakukan penertiban pada 17 Juli 2019. Serlin bersama sejumlah pedagang mempertanyakan alasan penertiban tersebut. Pasalnya mereka sudah mengantongi ijin untuk berdagang di Jl. Polisi Militer.

• Ketua TP PKK Sumba Timur Minta Bupati Bangun Sebuah Gedung, Ini Fungsinya

"Satpol PP bilang pa Gubernur yang suruh dan kami diminta pindah ke belakang Hotel Cendana. Nah tanggal 22 Juli mereka antar surat ke kami relokasi ke belakang Hotel Cendana. Kami kaget, katanya dari Gubernur padahal di surat dari Disperindag Kota dan tembusannya Wali Kota Kupang, " ungkap Serlin.

Kemarin, Senin (29/7/2019) siang Serlin bersama beberapa rekannya menjumpai Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore di ruang kerjanya. Menurut Serlin Wali Kota tidak tau menau soal surat dari Disperindag Kota Kupang.

Lanjutnya, Wali Kota pun menyuruh mereka tetap berjualan di Jl. Polisi Militer. "Jadi kami tetap jual. Eh tadi Satpol PP datang dan hancurkan meja kami bongkar tenda dan angkut kelapa kami," ungkapnya.

Sementara itu Anastasia Tineti mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan penertiban tersebut.

"Kalau mau tertibkan yah diatur baik-baik. Kami buat meja tenda itu pakai uang dan tidak sedikit," keluhnya.

Ia juga tak setuju Disperindag Kota Kupang meminta mereka pindah ke belakang hotel Cendana.

"Itu lokasi sangat tidak layak untuk berjualan. Banyak kotoran, kandang babi, bau busuk dan medannya banyak bebatuan, sudah jelas tidak layak dan sepi pembeli. Kami mau pindah tapi lokasinya begitu kami malah menderita" ungkapnya.

Kekesalan juga diungkapkan oleh Baltazar Mukin. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Satpol PP sangat merugikan dirinya. "Saya ini ikut koperasi harian. Sehari saja tidak jualan dan kelapa saya diangkut, saya mau dapat uang dari mana," keluhnya.

Koordinator pedagang kelapa ini mengatakan, mereka sudah sempat berjualan di belakang hotel Cendana, namun dalam sehari hanya ada satu atau dua pembeli. Sementara itu penjual nasi, ada yang tidak mendapat pembeli.

Bertemu Pejabat Sekda Kota Kupang

Bersama kelompok organisasi mahasiswa Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Presidium Kupang dan Germas Kupang puluhan pedagang menemui pejabat Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata di ruang kerjanya.

Sebenarnya mereka ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore yang kemarin, menurut Serlin Suryanti Lado mengijinkan mereka tetap berdagang. Namun orang nomor satu di Kota Kupang tersebut sedang tidak ada di tempat.

Dalam kesempatan itu, ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng mengkriktik kebijakan relokasi padang di Jl. Polisi Militer Oebobo. Pasalnya relokasi tersebut tidak melalui pengkajian yang matang dan dipersiapkan secara baik.

"Apakah Pemkot memikirkan bagaimana nasib para pedagang, apakah lokasi yang baru itu, di belakang hotel Cendana sudah dikaji, dipersiapkan dengan baik. Apakah pemerintah menyediakan fasilitas untuk pedagang. Lokasi itu sudh kami pantau dan sama sekali tidak layak," ungkapnya.

Menurutnya, pemindahan pedagang PKL tidak mencerminkan asas kepastian dan keadilan, yang mana tidak melalui kajian dan analisi secara komprehensif.

"Hal ini paling mencolok yaitu tempat yang disediakan tidak representatif dalam ilmu pemasaran, jauh dari keramaian, minus fasilitas, sempit bahkan kumuh, seolah mereka (PKL) sampah yang dibuang begitu saja," ungkapnya.

Akibatnya, kata dia, masyarakat lebih khusus pedagang PKL jadi korban: pendapatan menurun, cicilan koperasi macet, susah memenuhi kebutuhan keluarga apa lagi biaya pendidikan anak.

Oleh karena itu PMKRI mendesak Walikota Kupang membuka mata dan nurani segera merespon segala jeritan dan tangisan yang saat ini mreka rasakan, dengan kebali mengkaji penempatan PKL dibelakang Hotel cendana.

Juga mendesak gubernur untuk memecat kasat Pol PP Provinsi, dimana penindakan pengamanan tidak mengedepankan pendekatan humanis dan manusiawi namun dengan segala arogan, diikuti intimidasi dan perampasan barang milik pedagang.

Menanggapi pernyataan ketua Presidium PMKRI, Elvianus Wairata, mengatakan, kebijakan relokasi pedagang di Jl. Polisi Militer merupakan inisiatif dari Disperindag Provinsi NTT dan Disperindag Kota lalu mengeluarkan surat agar direlokasi.

"Kami diundang untuk pertemuan membahas soal relokasi itu. Katanya direlokasi relokasi karena lokasinya di Jl. Polisi Militer itu jadi kumuh dan para pedagang ada yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang buang air. Selain itu sebagaimana di ketahui NTT akan jadi tuan rumah Pesparani maka dilakukan relokasi" ungkapnya.

Diakuinya, relokasi tersebut memang tidak dilakukan terlebih dahulu pengkajian secara matang. Alasannya, Kota Kupang memang belum punya master plan soal penempatan pedagang kaki lima.

Mendengar penjelasan Elvianus, tangis Serlin pun pecah. Ia kecewa lantaran diadakan Pesparani para pedagang lalu dipindahkan.

"Itu kegiatan rohani, Pesparani itu. Untuk Tuhan tapi kenapa tidak memerhatikan nasib sesama. Apakah karena kami ini kumuh lalu mau sembunyikan," ungkap Serlin sembari mengusap air matanya.

Serlin mengakui bahwa kadang-kadang lokasi mereka berdagang kotor dan banyak sampah tapi tidak semua pedagang tidak tertib. "Saya hanya minta kami tetap berdagang di situ, hanya tinggal ditata secara baik dan kami semua akan lebih tertib lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Presidium Germas Kupang, ALexius Eston Ance meminta agar Pemkot segera memberi solusi kepada para pedagang. Selain itu ia juga mendesak Pemkot agar memiliki master plan yang jelas sehingga persoalan yang sama tidak lagi terjadi di hari-hari mendatang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)