Masyarakat Ende Diminta Memberikan Data Yang Benar
ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dan memberikan kontribusi pemikiran terkait penyusunan Publikasi BPS Kabupaten Ende.
Penulis: Romualdus Pius | Editor: Rosalina Woso
Wabup Ende : Masyarakat Ende Berikan Data Yang Benar
POS-KUPANG.COM|ENDE--Keterlibatan dan komitmen semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyediakan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena harus diingat bahwa kesalahan dalam memberikan data akan berdampak pada kesalahan dalam peluncuran program oleh pemerintah.
Wakil Bupati Ende, Drs Djafar Achmad mengatakan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 3 Setda Ende,Yoseph Vitalis Tote pada kegiatan Forum Diskusi Penyusunan Publikasi BPS Kabupaten Ende, Selasa (30/7/2019) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Ende.
Dikatakan kegiatan FGD ini sebenarnya semua peserta diberikan ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi dan memberikan kontribusi pemikiran terkait penyusunan Publikasi BPS Kabupaten Ende.
Publikasi yang diterbitkan secara rutin selama ini adalah Kabupaten Ende Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka, dimana publikasi tersebut bersumber dari data primer yang dihasilkan BPS dan data sekunder yang berasal dari Dinas dan Instansi daerah.
Oleh karena itu keberadaan para peserta pada kegiatan diskusi ini untuk menyamakan Persepsi dan tujuan guna meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
“Harus dipahami kita bersama bahwa data-data yang akurat akan sangat menentukan program pembangunan yang tepat sasaran,”ujarnya.
Dikatakan kegiatan FGD ini penting dilaksanakann sebagai salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik.
Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang menjadi perhatian serius Presiden Indonesia, Joko Widodo dimana beliau memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada BPS dan memerintahahkan agar kementrian dan lembaga menggunakan dan mengacu pada data BPS sebagai satu-satunya referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Tidak ada intervensi dari Presiden atas data yang dibuat atau dihasilkan BPS, namun Presiden melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan data BPS kemudian mencari solusinya,”katanya.
Oleh karena itu hal ini tentunya akan menjadi motivasi bagi BPS dalam menyediakan data-data yang akurat dan berkualitas.
Dikatakan setiap Kementrian dan Lembaga termasuk pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengintegrasikannya dalam berbagai perencanaan program dan kebijakan di masing masing instansi.
“Saya menaruh harapan kepada semua komponen masyarakat, baik itu pemerintah maupun swasta dapat mendukung upaya pemenuhan indikator SDGs ini, terutama pengumpulan statistik sektoral oleh Kementrian dan Lembaga dan pemerintah daerah.”ujarnya.
Dukungan yang diberikan tentu harus sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing instansi. Ini juga bagian dari langkah BPS dalam memperkuat Sistem Statistik Nasional.
Oleh karena itu keterlibatan dan komitmen semua komponen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyediakan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena harus diingat bahwa kesalahan dalam memberikan data akan berdampak pada kesalahan dalam peluncuran program oleh Pemerintah.
Dikatakan kegiatan FGD ini sebenarnya semua peserta diberikan ruang seuas-luasnya untuk berdiskusi dan memberikan kontribusi pemikiran terkait penyusunan Publikasi BPS Kabupaten Ende.