TPDI NTT Sentil Proyek Pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka NTT, Apa Ada yang Tak Beres?

TPDI NTT Sentil Proyek Pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka NTT, Apa Ada yang Tak Beres?

TPDI NTT Sentil Proyek Pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka NTT, Apa Ada yang Tak Beres?
Dokumen Meridian untuk POS-KUPANG.COM
Koordinator TPDI-NTT, Meridian Dewanta Dado 

TPDI NTT Sentil Proyek Pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka NTT, Apa Ada yang Tak Beres?

POS-KUPANG.COM -  TPDI NTT Sentil Proyek Pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka NTT, Apa Ada yang Tak Beres?

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Meridian Dewanta Dado, SH, Advokat Peradi mengritisi proyek pembangunan Bendungan Napun Gete di Sikka itu.

Menurut Dado, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, dan secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015 membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pembagian penugasannya yaitu TP4 Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi, dan TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten.

VIDEO: 3 Mega Proyek di NTT Mangkrak, TPDI NTT Minta Kajagung Lakukan Hal Ini Pada TP4D Kejati NTT

Adapun tugas dan fungsi lembaga bentukan Kejaksaan Agung itu adalah sebagai berikut :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing;

2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara;

3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir;

4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;

Halaman
123
Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved