Dilantik Jadi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson Langsung Bentuk Kabinet, Janji Eksekusi Brexit

Dilantik Jadi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson Langsung Bentuk Kabinet, Janji Eksekusi Brexit

LONDON, KOMPAS.com – Boris Johnson telah resmi menjabat sebagai perdana menteri baru Inggris usai dilantik Ratu Elizabeth II pada Rabu (24/7/2019).

Dia pun langsung membentuk kabinet dan mewujudkan Brexit.

Dalam pidato perdananya di luar kantor perdana menteri di 10 Downing Street, Boris Johnson kembali menegaskan janjinya untuk mengeksekusi Brexit.

Johnson menegaskan bakal membuktikan kepada pihak-pihak yang meragukan, mengkritik, dan mencerca, yang terus mempertanyakan apakah Brexit dapat dieksekusi sesuai jadwal.

"Kami akan memenuhi mandat yang telah diberikan rakyat dan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Ini bukan lagi mengenai apakah akan terjadi atau tidak," ucap Johnson seperti dikutip AFP.

"Kami akan menyepakati kesepakatan baru. Kesepakatan yang lebih baik. Saya yakin kami akan dapat membereskan hal ini dalam 99 hari. Rakyat Inggris sudah lelah menunggu," tambahnya.

Tak ketinggalan, politisi berusia 55 tahun ini juga menyampaikan bahwa Inggris akan mempersiapkan segala skenario termasuk apabila kesepakatan gagal tercapai atau "no deal".

Skenario "no deal" adalah skenario yang ingin dihindari baik oleh Inggris maupun Uni Eropa untuk mencegah terjadinya huru-hara politik, ekonomi, dan sosial.

Namun, sejauh ini Johnson tidak menutup kemungkinan tersebut dan telah bertekad akan membawa keluar Inggris dengan atau tanpa kesepakatan.

Menurut politisi yang kerap terlihat dengan gaya rambut acak-acakan itu, keputusan rakyat Inggris melakukan Brexit sesuai Referendum 2016 adalah pilihan yang harus dihormati dan dijalankan.

Mantan menteri luar negeri Inggris itu meraih kemenangan telak dalam pemilihan internal ketua Partai Konservatif dengan meraih 66,4 persen suara, jauh melampaui pesaingnya, Jeremy Hunt.

Dia menggantikan Theresa May yang mengundurkan diri setelah kesepakatan Brexit-nya ditolak tiga kali oleh parlemen termasuk oleh koleganya di Partai Konservatif.

Hunt dengan lapang dada mengakui kekalahannya. Di Twitter, dia berkata Johnson bakal menjadi perdana menteri yang sukses di masa kritis ini. Adapun May juga mengucapkan dukungan.

"Kita akan mewujudkan janji-janji berulang dari parlemen ke rakyat, bahwa kita akan keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober. Kita tak berandai-andai lagi. Kita akan merundingkan kesepakatan baru, kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Inggris," kata Johnson.

Ia langsung membentuk kabinet. Dua politisi berdarah Asia, Sajid Javid dan Priti Patel masing-masing diangkat menjadi menteri keuangan dan menteri dalam negeri.

Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap disebut mempunyai banyak kesamaan dengan Johnson menjadi salah satu pemimpin negara yang pertama memberi selamat.

"Selamat kepada Boris Johnson yang terpilih sebagai perdana menteri baru Inggris. Dia akan sukses," tutur presiden dari Partai Republik itu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif langsung memberikan peringatan kepada perdana menteri baru Inggris, di samping turut mengucapkan selamat.

Peringatan itu terkait Garda Revolusi Iran yang mengumumkan telah menahan kapal tanker berbendera Inggris.

"Saya mengucapkan selamat kepada kolega saya Boris Johnson sebagai PM baru Inggris," ujar Zarif di Twitter seperti diberitakan AFP, Selasa (23/7/2019).

Zarif melanjutkan, Iran tidak ingin adanya konfrontasi, namun dia mengingatkan bahwa garis pantai di Teluk Persia sepanjang 2.414 kilometer adalah perairan Iran dan akan melindunginya.

Boris Johnson Menjadi PM Inggris dengan Dukungan Suara Kurang dari 0,34% Pemilih

Dalam pidatonya sebagai Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnson antara lain berjanji akan mengantar Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober.

Sebelumnya ia bertemu Ratu Elizabeth Rabu (24/7), yang menandai ia secara resmi diangkat sebagai perdana menteri.

Sejumlah pengunjuk rasa yang mencoba menghadang kendaraan yang membawanya bertemu ratu di Istana Buckhingham, ditarik ke pinggir oleh polisi.

Boris Johnson terpilih sebagai perdana menteri baru bukan melalui pemilihan umum, dengan partisipasi rakyat.

Dia dipilih hanya oleh 160.000 anggota partai politiknya sendiri.

Jadi bagaimana begitu sedikit orang yang memilih pemimpin negara, padahal 46,8 juta orang terdaftar memberikan suara pada pemilihan umum lalu?

Jawabannya terletak pada sistem politik Inggris. Orang yang menentukan pemilihannya adalah hanya warga yang membayar £25 atau Rp 436.000 setiap tahun untuk bergabung ke dalam Partai Konservatif.

Mengapa hanya 160.000 yang memiliki suara?

Pengunduran diri Theresa May sebagai perdana menteri dan pimpinan Konservatif tidak menyebabkan diadakannya pemilihan umum karena partai telah berkuasa.

Langkah selanjutnya adalah bagi anggota partai untuk memilih pengganti May sebagai ketua partai.

Menurut angka resmi terbaru yang dikeluarkan pada bulan Maret 2018, terdapat 124.000 anggota partai.

Tetapi dalam 12 bulan terakhir, lebih dari 30.000 anggota masyarakat bergabung ke dalam Partai Konservatif, sehingga jumlah anggota saat ini mencapai hampir 160.000.

Pada tahapan pertama pemilihan, hanya anggota Konservatif di parlemen yang dapat memberikan suara - dan mengurangi jumlah calon sehingga tersisa hanya dua orang: Boris Johnson, mantan wali kota London, dan Jeremy Hunt, menteri luar negeri.

Pada tahap ini, semua anggota akar rumput Partai Konservatif ikut serta dalam pemungutan suara lewat pos untuk menentukan pemenang.

Tetapi ini hanya melibatkan sekitar 160.000 orang yang mewakili 0,34% pemilih Inggris.

Boris Johnson memenangkan 92.153 suara sementara Jeremy Hunt mendapatkan 46.656. Terdapat 500 surat suara yang rusak.

Di masa lalu, muncul kritik terkait dengan proses yang dianggap kurang adil, tetapi biasanya perdana menteri Inggris memang dipilih partai politiknya.

Dalam setengah abad terakhir, setengah pemimpin negara dipilih partai politiknya, bukan oleh masyarakat umum.

Ini antara lain karena dalam sistem politik Inggris, pemimpin pemerintahan sangat rapuh diberhentikan partainya jika tidak disukai lagi. Berbeda dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat.

Generasi muda, kelompok miskin dan minoritas yang tidak terwakili

Tetapi keanggotaan partai politik juga tidak mewakili negara secara keseluruhan.

Sekitar 97% anggota Partai Konservatif berkulit putih.

Ini berarti "...minoritas etnis, yang merupakan lebih 10% penduduk Inggris, sangat tidak terwakili di dalam Partai Konservatif," kata Profesor Tim Bale, dari Queen Mary University of London.

"Anggota Tory (Konservatif) pada umumnya lebih berada dibandingkan sebagian besar pemilih," tambahnya, dan rata-rata umur mereka adalah 57 tahun.

Sehingga ketika perdana menteri baru terpilih di Inggris, adalah generasi muda, kelompok miskin dan minoritas yang tidak terwakili.

Sumber: kompas.com/bbc