Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Saat Terjadi Kekeringan
hal ketiga yang harus dilakukan pemerintah yakni mengimbau masyarakat untuk menyimpan pangan lokal yang dimiliki.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Saat Terjadi Kekeringan
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengamat Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur.Mnt mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab saat terjadi kekeringan di wilayah NTT.
Hal ini disampaikannya saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Selasa (23/7/2019) malam.
Menurutnya, pemerintah baik pemerintah Provinsi NTT maupun setiap pemerintah daerah harus merespon kekeringan yang terjadi dengan kreatif dan inovatif.
Beberapa wilayah di NTT, lanjut Leta, sudah menjadi 'langganan' wilayah terdampak kekeringan hingga kelaparan.
Hal ini tentunya memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan merespon kekeringan dan dampak dari kekeringan.
"Ketika terjadi persoalan yang besar, maka itu pemerintah mengalami kekeliruan cara menghadapi dan cara mengatasinya," ujarnya.
Leta menegaskan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini, menurutnya, hal pertama yang dilakukan pemerintah yakni mendata daerah mana yang memiliki potensi kerawanan kekeringan.
"Ini sangat penting sehingga memiliki data yang pasti, penyebaran di mana saja dan keluarga mana saja yang terdampak. Kan menyebar (daerah) di mana-mana. Tidak pada satu tempat saja," paparnya.
Hal kedua, ujar Leta, sebagai langkah antisipasi kelaparan dan kekurangan pangan, pemerintah harus menyediakan pangan untuk masyarakat.
Selanjutnya, hal ketiga yang harus dilakukan pemerintah yakni mengimbau masyarakat untuk menyimpan pangan lokal yang dimiliki.
"Pangan lokal ini seperti jagung, ubi, pisang dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pada musim paceklik nanti," jelas Leta.
Leta juga menegaskan, Jika kekeringan terjadi, maka hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, hal ini dikarenakan kekeringan yang terjadi di NTT merupakan faktor alam.
"Jika ada kekeringan merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena ini faktor alam. Kan ini sama dengan bencana. Jika hal ini terjadi. Pemerintah harus bertanggung jawab. Dan Jika terjadi kelaparan maka akan berdampak politis kepada pemerintah," paparnya.
Bagi masyarakat yang sering mengalami kekeringan, kata Leta, akan terjadi proses adaptasi secara alamiah untuk survive atau bertahan hidup.
