Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Saat Terjadi Kekeringan

hal ketiga yang harus dilakukan pemerintah yakni mengimbau masyarakat untuk menyimpan pangan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Saat Terjadi Kekeringan
POS KUPANG/GECIO VIANA
Pengamat Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur.Mnt

Pemerintah Harus Bertanggung Jawab Saat Terjadi Kekeringan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengamat Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur.Mnt mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab saat terjadi kekeringan di wilayah NTT.

Hal ini disampaikannya saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Selasa (23/7/2019) malam.

Menurutnya, pemerintah baik pemerintah Provinsi NTT maupun setiap pemerintah daerah harus merespon kekeringan yang terjadi dengan kreatif dan inovatif.

Beberapa wilayah di NTT, lanjut Leta, sudah menjadi 'langganan' wilayah terdampak kekeringan hingga kelaparan.

Hal ini tentunya memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan merespon kekeringan dan dampak dari kekeringan.

"Ketika terjadi persoalan yang besar, maka itu pemerintah mengalami kekeliruan cara menghadapi dan cara mengatasinya," ujarnya.

Leta menegaskan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini, menurutnya, hal pertama yang dilakukan pemerintah yakni mendata daerah mana yang memiliki potensi kerawanan kekeringan.

"Ini sangat penting sehingga memiliki data yang pasti, penyebaran di mana saja dan keluarga mana saja yang terdampak. Kan menyebar (daerah) di mana-mana. Tidak pada satu tempat saja," paparnya.

Hal kedua, ujar Leta, sebagai langkah antisipasi kelaparan dan kekurangan pangan, pemerintah harus menyediakan pangan untuk masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved