Berita Tamu Kita

David Boimau: Jangan Meninabobokan Masyarakat dengan Bantuan

Nasib seseorang siapa yang tahu. Keinginan tak selalu seiring dengan kenyataan. Itulah yang dialami David Imanuel Boimau.

David Boimau: Jangan Meninabobokan Masyarakat dengan Bantuan
POS KUPANG/ DION KOTA
Anggota DPRD TTS, David Boimau

Setelah kuliah Anda memilih menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan akhirnya terjun ke politik. Apa pendapat Anda?
Selama menjadi fasilitator desa dan kecamatan saya berharap roh dari program pemberdayaan bisa diadopsi dalam perencanaan reguler oleh Pemda. Perencanaan dengan pola dari bawah ke atas dengan tujuan menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Karena berjuang dari luar sistem sulit, saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik sehingga bisa berjuang dari dalam sistem. Dan keinginan untuk terjun ke dunia politik ini murni keinginan saya pribadi.

Berapa modal yang Anda siapkan untuk maju di periode- periode pertama?
Modal saya kurang lebih ada 14 juta. Uang itu untuk transportasi, biaya pertemuan dan cetak kartu nama. Karena modal minim, saya tidak ada spanduk atau baliho. Kartu nama pun saya disain dan print sendiri.

Bagaiman Anda meyakinkan masyarakat untuk memilih?
Modal utama untuk meyakinkan masyarakat memilih saya hanya dua hal. Pertama, saya sudah dikenal masyarakat selama terjun menjadi fasilitator program pemberdayaan. Dan kedua, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
Lewat dua hal ini, tanpa sadar saya sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga begitu saya sampaikan niat untuk maju sebagai caleg, puji Tuhan masyarakat mendukung langkah saya.

Apa yang sudah Anda lakukan di periode pertama?
Untuk periode pertama saya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, perumahan dan air bersih. Pasalnya sentuhan pembangunan di wilayah selatan hanya benar-benar terasa saat masa kepemimpinan Bupati Pit Sabuna. Setelah beliau, wilayah selatan seakan luput dari sentuhan pembangunan. Sehingga pada periode pertama, saya gencar untuk memperjuangkan pembangunan fasilitas dasar di antaranya, rumah, jalan dan air di wilayah selatan khususnya kecamatan Kuanfatu, Kolbano, Kualin, Noebeba dan Amanuban Selatan.
Untuk jalan sendiri, waktu itu sebagian besar dibangun dengan jenis pekerjaan lapen dan sertu. Untuk air bersih, hampir semua desa sudah menikmati air bersih hanya memang jangkauan yang masih jauh dari rumah warga.

Kimono Cardigan Yang Semakin Diminati, Tidak Saja Lifestyle Tapi Juga Menjamu Tamu

Selanjutnya bagaimana dengan periode kedua?
Untuk periode kedua, masih tetap fokus pada infrastruktur dasar. Jalan-jalan yang awalnya masih sertu dan lapen diperjuangkan agar bisa dihotmix sehingga masa penggunaannya lebih lama dan lebih nyaman digunakan. Untuk air bersih dilakukan perluasan jaringan sehingga jarak ke rumah warga lebih dekat dan ditingkatkan perawatan dan pemeliharaan jaringan. Jaringan air yang rusak diperbaiki dan memperluas jaringannya sehingga lebih banyak masyarakat yang dijangkau.

Bagaimana dengan periode ketiga saat ini. Apakah masih fokus dengan infrastruktur dasar?
Untuk periode ke III ini, saya ingin fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi pariwisata di pesisir selatan Kabupaten TTS. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah pesisir selatan. Obyek wisata di pesisir selatan cukup menjanjikan seperti pantai Kolbano, namun belum dikelola dengan maksimal. Hal inilah yang akan saya perjuangkan di periode ke III ini.

Tampil Natural Tanpa Make Up, Wajah 8 Idol KPop Perempuan ini Bikin Terpesona! Idola Kamu Ada?

Kabupaten TTS melekat dengan stigma miskin. Menurut Anda apa yang menjadi akar permasalahan sehingga Kabupaten TTS sulit terlepas dari kemiskinan, stunting dan gizi buruk.
Menurut saya ada beberapa yang menyebabkan masyarakat TTS terus dibelit kemiskinan. Pertama, masalah data rumah tangga miskin. Pemerintah perlu melakukan pembenahan data rumah tangga miskin agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Pasalnya, saat ini pemberian bantuan banyak yang tidak tepat sasaran karena datanya kurang akurat. Pemerintah daerah harus memiliki indikator lokal untuk membuat data rumah tangga miskin sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
Kedua, saya melihat masyarakat miskin saat ini terlalu dimanja dengan banyaknya bantuan dari pemerintah sehingga tidak memiliki semangat bekerja atau berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Saat ini hanya bermodal miskin bisa mendapat bantuan beras dan uang tunai. Seharusnya pemerintah fokus pada aspek pemberdayaan. Kerja baru dikasih bantuan. Jangan belum kerja sudah dikasih bantuan.
Ketiga, kebijakan pemerintah belum fokus menyelesaikan masalah kemiskinan. Saya contohkan jika mau selesai masalah rumah tidak layak huni, kebijakan anggaran pemerintah harus benar-benar full untuk membangun rumah layak huni jangan hanya separuh-separuh.
Yang terakhir, pendampingan yang dilakukan pemerintah hanya sekedar untuk mensukseskan program tetapi tidak sampai pada tahap kemandirian kelompok.

Salah satu penyakit Kabupaten TTS lainnya, adalah tingkat korupsi yang cukup tinggi. Bagaimana Anda melihat hal ini?
Korupsi yang marak terjadi di Kabupaten TTS tak lepas dari moral ASN kita yang kurang bagus. Selain itu, saya melihat, keseriusan penegak hukum dalam memberantas korupsi juga terlalu serius. Hal ini bisa dilihat dari penanganan kasus korupsi yang lambat dan bahkan sampai bertahun-tahun seperti kasus dugaan korupsi landscape Kantor Bupati TTS.
Kelemahan lainnya ada di sisi pemerintah dalam melakukan audit penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Audit yang dilakukan terkesan hanya formalitas dan hanya membuat 'Asal Bapak Senang' (ABS).

Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi?
Menurut saya yang pertama adalah pemerintah dalam melaksanakan audit internal harus benar-benar profesional sehingga dari hasil audit bisa menjadi bahan pencegahan tindak pidana korupsi.
Kedua, penegak hukum harus memilii target terukur dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh tebang pilih dan harus sampai ke akar-akarnya. Hal ini dimaksudkan agar oknum-oknum yang bermain selama ini bisa diberantas hingga tuntas

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat di TTS bisa keluar dari kemiskinan dan hidup sejahtera?
Pertama, pemerintah perlu melakukan analisis potensi lokal sesuai wilayah masing-masing. Contohnya, potensi pertanian hortikultura cocok untuk wilayah Mollo Utara dan sebagian Mollo Tengah. Wilayah Mollo Barat dan sebagian Amanatun cocok dengan peternakan dan sebagian hortikultura.
Selain pertanian dan peternakan, Kabupaten TTS juga memiliki potensi di bidang perikanan dan pariwisata yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat.
Kedua, melakukan penataan birokrasi yang profesional. Kita tidak bisa lagi menempatkan orang hanya karena kedekatan lalu membuang orang hanya karena tidak suka. Kita harus menempatkan orang sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuannya.
Ketiga, dari sisi perencanaan, kita harus memiliki target yang terukur. Pengalokasian anggaran harus mengikuti program bukan sebaliknya. Ada uang baru buat program.
Ke empat, pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengejar pencapaian visi dan misi.

Dirut LKF Mitra Tiara Larantuka Sanggup Bayar 16 Ribu Nasabah

Apa target Anda ke depan?
Target saya kedepan adalah saya ingin menjadi Bupati TTS. Dengan menjadi Bupati saya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjadi eksekutor langsung untuk membangun daerah ini. Dengan modal pengalaman di dunia politik dan pengalaman di dunia pemberdayaan, saya optimis bila dipercaya memimpin daerah ini, bisa membawa daerah ini lebih maju dan lebih sejahtera. Daerah ini memiliki potensi yang luar biasa, namun kebijakan pemerintah belum fokus dalam usaha pengembangan potensi yang ada. (*)

Halaman
123
Penulis: Dion Kota
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved