DPRD NTT Desak Pemerintah Ambil Tindakan Nyata Atasi Kekeringan. Simak Penjelasan

DPRD NTT meminta pemerintah provinsi dan kabupaten /kota agar mengambil tindakan nyata atau konkret dalam mengatasi kekeringan. Kekeringan di NTT buk

DPRD NTT Desak Pemerintah Ambil Tindakan Nyata Atasi Kekeringan. Simak Penjelasan
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - DPRD NTT meminta pemerintah provinsi dan kabupaten /kota agar mengambil tindakan nyata atau konkret dalam mengatasi kekeringan. Kekeringan di NTT bukan merupakan masalah baru tapi berlangsung setiap tahun.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, Rabu (17/7/2019).
Menurut Winston, masalah kekeringan yang terjadi di NTT bukan merupakan masalah baru, tetapi selalu terjadi setiap tahun, sehingga tentu pemerintah sudah memiliki model antisipasi atau langkah mengatasi.

"Ini masalah selalu berulang ,apalagi dengan kondisi NTT saat ini, karena itu, kita minta pemerintah harus punya tindakan konkret mengatasinya," kata Winston.
Dijelaskan, pihaknya mencermati angka-angka yang disampaikan BMKG soal hari hujan dan kekeringan, maka NTT masuk dalam wilayah kering.

Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Ada Grace hingga Yusril, Basuki Menteri PUPR 

Persib Bandung Menukik Persija Jakarta, Ini Klasemen dan Jadwal Pertandingan Liga 1 2019

Tahu Keberadaan RJ Lino, KPK Segera Limpahkan Berkas Lino ke Pengadilan

"Karena itu pemerintah harus punya model mengantisipasinya. Langkah nyata harus ditempuh untuk bantu masyarakat yang terdampak kekeringan,seperti diatribusi air bersih dan lain sebagainya," katanya.

Dikatakan, seperti tahun 2016 lalu ada sekitar 1000 desa yang mengalami kondisi kekeringan, terutama di pesisir Bajkan, ada banyak tanaman yang mati. "Kondisi seperti ini,jika terjadi,maka ini menjadi satu peringatan bagi pemerintah untuk ambil langkah nyata antisipasi maupun mengatasinya.

Kekeringan di NTT ini biasanyabberakhir ketika masuk musim hujan lagi," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini meminta

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta BPBD NTT perlu menyikapi secara nyata, bahkan,jangan ragu untuk menyatakan KLB jika masalah ini sudah masif.

"Ada dana tanggap darurat yang bisa digunakan harus segera dimanfaatkan untuk mengatasinya," katanya.

Terkait data dari BPBD NTT, yang saat ini ada sekitar 15 daerah yang akan masuk statua awas. ia mengatakan, biasanya angka atau jumlah kabupaten terancam itu diperoleh sekitar bukan September atau Oktober.

"Angka ini kecuali kita dapat September atau Oktober tapi saat ini kalau sudah 15 daerah berarti kekeringan lebih awal.

Ini baru Juli, biasanya angka ini kita peroleh September.,karena itu kita mihta aksi nyata segera dilakukan pemerintah," ujarnya.

Dikatakan, kekeringan ini dampaknya perlahan-lahan, seperti penurunan debit air secara perlahan,kemudian terjadi kekeringan.

"Tidak seperti banjir bandang yang langsung dirasakan.
Ini harus ambil langkah nyata oleh pemerintah, jika perlu distribusi air, lakukan secara dini sebelum kekeringan tambah parah," ujarnya. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved