Opini Pos Kupang, 16 Juli 2019 : Bupati Mabar Siapa Yang Pantas

Bupati Mabar Siapa Yang Pantas
Oleh : Pius Rengka
Warga Kota Kupang

PEMILIHAN Bupati di sembilan wilayah di NTT (Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sabu Rai Jua, Sumba Barat) baru akan digelar 2020.

Tetapi riak dan gelombang gosip, serta buih tudingan jahil, sudah meruak sejak usai pemilihan 17 April 2019.

Sebagaimana biasa, para politisi mamatok ancang-ancang, seturut kecenderungan yang sangat biasa, dan sama sekali tidak ada isu yang relatif baru.

Yang dibicarakan, selalu berputar-putar sekitar partai politik apa mencalonkan siapa. Tetapi amat sangat jarang dibicarakan, misalnya, untuk kabupaten apa pantas mencalonkan siapa.

Banyak kalangan menduga elektoralitas legislatif paralel dengan elektoralitas bupati dan wakil bupati. Padahal dua hal itu konteksnya berbeda.

Pada pemilihan legislatif, tidak semua orang terpilih bermutu tinggi.

Pada pemilihan legislatif, para penganggur akut dapat saja berejeki (istilah ini pun agak memalukan) terpilih, meski tak secuil pun mengerti apa jagat legislatif itu dalam konteks politik pembangunan kawasan atau aneka jenis perubahan sosial.

Andalannya cuman, mantan tukang reparasi radio, tukang tambal ban, akrab nangkring di deker sudut kota, dan sesekali teriak seperti tanpa adab. Tetapi terpilih.

Tidak begitu untuk calon bupati dan wakil bupati. Amat langka juga dibicarakan perihal kriteria macam mana kiranya yang patut dikenakan pada para calon dalam seluruh konteks sosial yang melingkupi perubahan sosial di sekitar kita di masing-masing kabupaten.

Ini hanya sebuah misal. Bagaimana menafsir perkembangan AFTA dan NAFTA dalam konteks Pilkada di Sabu Raijua, NTT?

Bagaimana pula melihat kecenderungan pemilihan kabinet Jokowi dalam latar pengusungan calon bupati di Manggarai Barat?

Ada kesan kuat, seolah-olah pilih bupati itu paralel dengan pilihan kepala suku dengan ukuran tebal saku, tebal dompet, meski pun calon itu bodoh bukan main dan tolol sekali.

Orang selalu menduga pilihan bupati itu selalu harus paralel dengan pemilihan kaum, kelompok etnik serta aliran politik.

Amat jarang misalnya para politisi kita (jika pun pantas disebut politisi) membiasakan diri untuk melakukan diskursus publik tentang kapabilitas (intelectual capacity) dan integritas (integrity) para calon.

Sepertinya tak ada sedikit keberanian untuk menyebut, misalnya, si Polan Tukang Radio itu meski cukup kaya atau gemar tersenyum, tetapi bodohnya pun bukan main kuatnya, kapasitas moralnya pun rapuh lunglai dan sebagainya.

Kalangan politisi sering dibimbing wacana serba klasik. Mereka tidak sanggup membangun relevansi pemilihan Bupati Sabu misalnya, dengan perkembangan politik kawasan Pasific, economy Pasific,

tidak sanggup mewacanakan tema pergeseran ekonomi global dari kecenderungan mainstream Atlantik oriented ke Pasific heavy yang dimotori China.

Bahkan kecenderungan borderless sebagaimana dikenalkan Kenichi Ohmae, tentang kian tak terbatasnya relasi lintas manusia di dunia ini, dan profil konteks itu ditarik dalam even politik lokal, pemilihan bupati?

Usia tidak perlu dipertimbangkan. Tetapi, wawasan dan cakrawala pemikiran yang multidimensi.

Itulah yang jarang saya lihat muncul dari para politisi kita. Yang kerap mereka gosipkan di warung kopi, adalah tentang calon orang kaya, calon orang dekat Megawati, dekat SBY,

dekat dengan kelompok garis keras dan garis lembut, dekat dengan Victor Lasikodat atau siapa pun sejumlah nama yang gemar dipanggungkan dalam politik.

Bahkan orang mulai risau dengan calon yang terlalu dekat dengan Frans Leburaya, karena khawatir ditarik-tarik hubungannya dengan kasus NTT Fair.

Seolah-olah dekat dengan sejumlah nama itu menjadi jaminan meyakinkan dan merisaukan akan terjadi perubahan, atau dekat dengan orang akan berkasus justru membawa sial amat.

Padahal banyak bukti sejarah, dekat dengan orang kesohor belum menjamin apa pun dalam perubahan pilihan sosial, terutama opsi pembebasan masyarakat kita dari kemiskinan.

Dalam pemilihan Gubernur kemarin, Marianus Sae, dekat dengan Megawati dan para dayang di sekitar Megawati, tetapi toh dia masuk bui juga.

Orang dekat dengan SBY seperti Benny K Harman, tumbang juga meski dia sangat cemerlang secara intelektual. Eston Funay yang konon katanya sangat dekat dengan Prabowo, tak mencapai garis nyaris. Kalah.

Rakyat memilih Victor Laiskodat, karena ini tokoh dianggap khalayak enteng bicara, lugas berkata-kata, dan cara bergaulnya pun lintas sekat. Tambahan lagi dia jujur dengar dirinya sendiri.

Tindakannya, terkesan dobrak sana tabrak sini, menimbulkan turbulensi. Tetapi rakyat suka. Pada pemilihan bupati, saya ingin melihat khusus Pemilihan Bupati Manggarai Barat.

Mengapa? Manggarai Barat adalah kabupaten "internasional". Labuan Bajo, ibukota kabupaten yang terus dilirik nyaris hampir semua penduduk bumi lantaran mereka mau datang melihat kelakuan binatang dungu yang ganas itu.

Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, hendak kosongkan penduduk di Pulau Komodo agar biawak raksasa itu kembali ke dunia asalinya, liar, ganas dan malas. Tampaknya Presiden terpilih Jokowi setuju.

Reaksi masyarakat lokal sporadik. Intinya tidak setuju relokasi penduduk yang sudah turun-temurun tinggal di pulau itu.

Kota Labuanbajo, crowded, kumuh di pesisir, padat lalu lintas manusia kendaraan pejalan kaki, hilir mudik tentu arah dan bahkan lainnya tak jelas arah.

Fasilitas air minum, listrik, telekomunikasi, dan jalan raya berjejaring laba-laba dari dan ke Labuanbajo, belum tuntas. Harga tanah pun gila-gilaan, nyaris orang "gila" seperti gila sungguhan.

Pada satu lokasi yang sempat ditanya, diperoleh informasi, harga tanah sudah 2,5 juta permeter. Tanah di pebukitan, jauh lebih mahal lagi.

Tebing di sekitar Labuan Bajo, tidak lagi menjadi tempat angker sebagaimana sebelumnya, tetapi sudah menjadi kawasan pesona, disulap jadi lokasi romantis yang menyanyikan lagu sunyi dalam senyap keheningan imajinasi.

Intinya, harga tanah melangit, urusan di bawah langit, Labuan Bajo masih biasa-biasa. Lenggang kangkung.

Arus wisatawan, kian menderas. Kelakuan penduduk asli, gelisah karena ikut mematok model diri mengikuti modesta potongan wisatawan. Rambut diplintir, nyaris jarang cuci.

Pertemuan-pertemuan penting para tokoh strategis dan taktis, digelar pula di sana. Para kesohor seperti Valentino Rossi juga datang ke sana.

Para bintang sinetron, pejabat, politisi, orang kaya, calo tanah, mafia dan lain-lain menumpuk ke situ, untuk mematok pilar-pilar kemungkinan peluang bisnis. Lainnya, bule kawin dengan penduduk lokal sebagai metode mendapatkan lahan.

Selain lahan tanah didapat, lahan badan juga diraih dengan gelombang waktu yang tak menentu.

Di tengah itulah kita mendapat sejumlah nama calon bupati pengganti Agustinus Dula. Bupati Gusti dua periode, sudah membangun seperlunya dan secukupnya sesuai kapasitas yang dimilikinya. Nama-nama baru tampil ke panggung gosip.

Disebutkan, Maria Geong, PhD, kini Wakil Bupati disebut-sebut akan maju. Dia cerdas, lurus dan santun, tetapi linking politik ke partai masih harus diperjuangkan.

Disebut pula nama Fidelis Pranda, mantan Bupati Perdana Mabar itu, konon masih dirindui rakyat Mabar. Ada pula Bernard Barat Daya, doktor hukum, mantan aktivis.

Muncul juga Ir. Ferdy Pantas, Alumnus UGM Yogya, cerdas dan cemerlang, tetapi linking ke partai masih perlu dicari.

Lalu, muncul para pemain muda. Ada Edy Endy dari Nasdem, Mateus Hamsi anggota DPRD NTT terpilih dari Golkar, Frans Sukmaniara, dan Andry Garu dari
Hanura yang tidak lolos ke DPR RI karena problem parliament threshold.

Kecuali itu, intelektual Rofinus Djemana disinyalir dirawat sejumlah partai berpengaruh untuk digadang-gadang masuk ke istana bupati. Lainnya lagi, Piet Jemadu, mantan komisaris independen Bank NTT.

Tentu saja, saya punya saran khusus. Saran saya jelas sederhana. Sebaiknya Bupati di Mabar diutamakan tokoh yang sanggup membaca tanda-tanda jaman, gesit, lincah, berwawasan luas, dan aksesibiltasnya tak hanya seputar Labuan Bajo,

tetapi berakses menasional dan menginternasional. Maka syarat tahu salah satu bahasa asing itu perlu agar sesekali rakyat Mabar boleh bangga melihat Bupatinya cuap-cuap bahasa mancanegara.

Hal itu tampak seperti sangat sederhana, tetapi sangat diperlukan agar sang bupati tidak terjebak dalam ruang akal-akal dan diakali orang asing yang mau datang ke situ.

Tak hanya asing bahasanya, asing pula kulturnya, asing juga ideologi yang digendongnya.

Mabar adalah tempat di mana segala adab dibawa berkelana dan bertemu. Segala ideologi bertarung ditularkan dan masyarakat Mabar gelisah, karena gelinya sangat sah. Begitulah. (*)