Sosialisasi BO Oleh AHU Berlangsung di Labuan Bajo, Pentingnya Peran Notaris

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, menyelenggarakan sosialisasi tentang Beneficial Ownership (BO) dengan

Sosialisasi BO Oleh AHU Berlangsung di Labuan Bajo, Pentingnya Peran Notaris
POS KUPANG/SERVATINUS MAMMILIANUS
-Suasana sosialisasi BO di Hotel Laprima Labuan Bajo, Senin (8/7/2019). 

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, menyelenggarakan sosialisasi tentang Beneficial Ownership (BO) dengan tema BO sebagai salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme.

Sosialisasi BO atau yang biasa disebut sebagai pemilik/penerima manfaat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, terorisme serta pencegahan penghindaran pajak itu berlangsung di Hotel Laprima Labuan Bajo, Senin (8/7/2019).

"Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/money laundering dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Presiden Joko Widodo berkeinginan agar Indonesia mampu bergabung dalam keanggotaan FATF yaitu Financial Action Task Force," kata

Sekretaris Jenderal Ditjen AHU Kemenkumham RI, Danan Purnomo saat membuka kegiatan tersebut.

Siswa Dilarang Bawa HP, SMA Negeri 1 Waingapu Gelar Sidak Berkala, Simak Beritanya

PS Malaka Berjuang Petik Poin Penuh VS PSKN Kefamenanu di Ajang El Tari Memorial Cup 2019

FATF merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh negara-negara untuk memerangi tindak pidana pencucian dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Purnomo menjelaskan, untuk dapat menjadi anggota FATF, Indonesia harus memenuhi standar yang disusun oleh FATF dalam bentuk 40 rekomendasi FATF.

Diantaranya rekomendasi nomor 33 terkait transparansi Beneficial Ownership (BO), yaitu orang/perseroangan yang dapat mengangkat, memberhentikan direksi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi atau menerima manfaat dari korporasi.

"Saat ini memang Indonesia sudah berstatus sebagai observer FATF atau tinggal selangkah lagi menjadi anggota FATF. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah tanpa terkecuali Ditjen AHU," kata Purnomo.

Dia menjelaskan, pengimplementasian BO selain didorong oleh FATF, juga merupakan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah program prioritas nasional yang bertujuan untuk pencegahan korupsi yang pelaksanaannya menjadi ruang lingkup kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Halaman
12
Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved