LKPD Kabupaten Matim Tahun 2018 WTP

LKPD tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP

LKPD Kabupaten Matim Tahun 2018 WTP
Dokumentansi Humas Setda Manggarai Timur
Penyerahan LHP oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, M. M, dan diterima langsung oleh Bupati Matim, Agas Andreas, SH, M.Hum

LKPD Kabupaten Matim Tahun 2018 WTP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM | BORONG- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTT.

Demikian setelah BPK RI Perwakilan NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemkab Matim, Selasa, (25/6/2019) di lantai dua gedung BPK RI Perwakilan NTT di Kupang.

Penyerahan LHP oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTT, Ir Adi Sudibyo, M. M, dan diterima langsung oleh Bupati Matim, Agas Andreas, SH, M.Hum dan didampingi Ketua DPRD KMT, Lucius Modo, S.Fil serta Sekda Matim, Ir Boni Hasudungan.

Penyerahan LHP LKPD Enam Daerah di NTT, Manggarai dan Belu Dapat Opini WTP

Saat itu, terjadwal tujuh kabupaten menerima LHP LKPD tahun anggaran 2018 dari BPK RI Perwakilan NTT.

Empat kabupaten mengalami opini WTP antara lain Kabupaten Matim,Manggarai Barat, Ngada dan Kabupaten Sumba Timur.

Sedangkan tiga kabupaten Iainnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Flores Timur dan Kupang.

Catatan Opini BPK RI perwakilan NTT terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Matim sejak terbentuk antara lain LKPD tahun anggaran 2009 hingga 2013 menglami opini disclaimer.

Pemkab Sumba Timur Raih Opini WDP Dari BPK RI Terhadap LKPD Tahun 2017

LKPD tahun anggaran 2014 sampai 2017 mendapat opini WDP dan baru tahun yang kesepuluh atau tahun anggaran 2018 baru mendapat opini WTP dari BPK RI perwakilan NTT.

Khusus LKPD tahun anggaran 2017, opini WDP untuk Matim satu-satunya pengecualian hanya pada pengelolaan aset daerah.

Langkah yang dilakukan oleh Pemkab Matim adalah menyelesaikan persoalan dengan melakukan inventarisir ulang seluruh aset dan dibedah kembali sehingga mendapatkan data yang akurat.

Bupati Matim, Agas Andreas, SH,M.Hum, melalui Sekda Matim, Ir. Boni Hasudungan dalam pers release yang dikirim Humas Setda Matim kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (26/6/2019) siang, mengatakan, keberhasilan itu berkat kerjasama yang baik dari semua OPD di Matim.

BPK Beri Opini WTP untuk LKPD Pemprov NTT TA 2016, Tapi Masih ada 4 Masalah Ini

"Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Kita berhasil berkat kerjasama yang baik dari semua OPD," kata Sekda Boni mengutip ungkapan hati Bupati Matim.

Menurut Bupati Matim, kata sang Sekda, semua unsur telah mengambil peran dengan caranya masing masing, dan telah bekerja sesuai aturan, terukur dan tepat waktu.(*)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved