LBH Pers Sarankan Mantan Komando Tim Mawar Gunakan Hak Jawab, Tidak Perlu Lapor Polisi

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudi, menilai mekanisme pelaporan yang dilakukan mantan komandan Tim Mawa

LBH Pers Sarankan Mantan Komando Tim Mawar Gunakan Hak Jawab, Tidak Perlu Lapor Polisi
(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019). 

LBH Pers Sarankan Mantan Komando Tim Mawar Gunakan Hak Jawab, Tidak Perlu Lapor Polisi

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudi, menilai mekanisme pelaporan yang dilakukan mantan komandan Tim Mawar, Chairawan, atas keberatannya pada laporan majalah Tempo ke Dewan Pers merupakan langkah yang tepat.

Namun demikian, langkah tersebut tak perlu diikuti dengan pelaporan tindak pidana ke polisi.

"Sebenarnya langkah awal yang dilakukan eks Tim Mawar itu sudah benar melalui Dewan Pers. Jika benar Tempo melanggar kode etik jurnalistik, langkah selanjutnya adalah memberikan hak jawab ke pelapor, jadi berita harus dibalas dengan berita, bukan kemudian mengkriminalisasi," ujar Ade kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Seperti diketehui, kemarin, Selasa (11/6/2019), Chairawan melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers.

Pasalnya, Tim Mawar disebut dalam artikel Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 perihal dugaan keterlibatan tim tersebut dalam kerusuhan di beberapa titik di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Ayah Dewi Perssik Sempat Melihat Dua Orang Mengenakan Jubah Putih Sebelum Meninggal

Denny Darko Terawang Hubungan Asmara Luna Maya dan Faisal Nasimuddin, Awalnya Sahabat, Selanjutnya?

Kasus Kekerasan di SMK Pelayaran Bina Maritim Maumere, Ini Penjelasan Dinas Dikbud NTT

Berlaku Mulai 12 Juli 2019, Pengguna Grab di Malaysia Wajib Selfie Sebelum Akses Layanan

Menurut kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah, artikel tersebut menghakimi Tim Mawar secara keseluruhan.

Ade menuturkan, jalur yang sejatinya digunakan oleh Chairawan adalah melalui koridor jurnalistik sesuai dengan UU Pers.

Sebab, yang harus diuji dalam pelaporan tersebut yaitu kode etik dari artikel yang dimuat.

"Ini kan konteksnya adakah produk jurnalistik. Kalau dikaitkan dengan pelaporan pidana, kami sangat tidak setuju," tegas Ade.

Halaman
12
Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved