Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Soroti Pergeseran Dana Rp 60 M

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyoroti adanya pergeseran anggran sebesar Rp 60 Miliar (M) .

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Soroti Pergeseran Dana Rp 60 M
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reny Marlina Un,S.E, M.M membacakan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat di ruang Rapat Kelimutu DPRD NTT , Selasa (11/6/2019) 

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Soroti Pergeseran Dana Rp 60 M

POS-KUPANG.COM|KUPANG --Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyoroti adanya pergeseran anggran sebesar Rp 60 Miliar (M) . Pergeseran dana ini dinilai sebagai pergeseran siluman.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reny Marlina Un, S.E, M.M dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Kelimutu ,Selasa (11/6/2019).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Binna ,didampingi Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno , Wakil Ketua, Yunus Takandewa dan Alex Ofong.

Hadir pada rapat ini, Sekda NTT, Ben Polo Maing dan para pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT.
Dalam pandangan umum ini, Fraksi Partai Demokrat

BREAKING NEWS : Sopir Diduga Ngantuk Mobil Honda Jazz Keluar Jalur

RUPS Bank NTT Sudah Selesai, Berlangsung Sekitar Satu Jam Dilanjutkan Pelantikan

secara khusus ingin menyoroti soal adanya pergeseran anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

"Pergeseran ini yang kami sebutkan sebagai Pergeseran 'Siluman' terhadap APBD 2019. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan Gubernur terhadap pergeseran anggaran sebesar Rp 60 M lebih," kata Reny.

Dalam pandangan fraksi ini, menyorori soal Fraksi Partai Demokrat juga sejumlah item program maupun proyek pembangunan yang tidak melalui pembahasan bersama DPRD, bahkan informasinya ada yang sudah melalui proses tender dan sedang dikerjakan.

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT juga mengatakan, alokasi anggaran untuk segmen jalan provinsi di selatan Sumba Timur yang telah disepakati di Badan Anggaran sebesar Rp 74 M lebih namun pada PERDA APBD berubah ataubberkurang menjadi Rp 46 M.

"Hal yang berbeda justru pada segmen jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 155 M lebih kemudian berubah atau meningkat menjadi Rp 185 M lebih. Saat ini muncul lagi alokasi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp 10 M lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media," katanya.

Denny Indrayana Yakin Hakim MK Akan Mendiskualifikasi Cawapres 01, Yusril Ihza Mahendra: Tenang Saja

Divonis 1 Tahun Penjara, Ahmad Dhani Langsung Nyatakan Banding

Mantan Komandan Tim Mawar Lapor Majalah Tempo ke Dewan Pers, Chairawan: Saya Merasa Dirugikan

Dikatakan, semua perubahan APBD diatas setahu Fraksi Partai Demokrat, belum pernah ada pembahasan sekalipun di lembaga yang terhormat , yakni di DPRD NTT , termasuk peningkatan status jalan di Semau yang diinformasikan telah menjadi jalan provinsi.

"Fraksi Partai Demokrat memandang upaya memindahkan lokasi program atau kegiatan saja sudah merupakan pelanggaran PERDA yang serius. Apalagi pergeseran siluman yang mengubah program atau kegiatan yang dibiayai APBD dan atau merubah kesepakatan yang telah ditetapkan tanpa dibahas atau ditetapkan melalui prosedur yang benar dan tata pemerintahan ini," jelas Reny.

Dimata Fraksi Partai Demokrat, lanjutnya, fenomena ini adalah pelanggaran tata kelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus dihentikan.

"Kita mengelola dan bertanggungjawab terhadap keuangan rakyat, bukan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi. Pelanggaran ini juga sekaligus menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan eksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD yang merupakan perintah Undang-undang," ujarnya.

Karena, itu, Reny mengatakan, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu mengingatkan pemerintah daerah, bahwa meskipun APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan berdasarkan agenda politik pemerintahan sebelumnya,  namun dalam prinsip keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah maka adalah kewajiban dari semua untuk mengambil bagian dalam tanggungjawab pelaksanaannya.

"Apalagi, menurut Fraksi Partai Demokrat hampir setengah masa pelaksanaan APBD tersebut ada dalam masa kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Karena itu, seyogyanya adalah kesempatan menjadikannya sebagai dasar untuk memulai program-program strategis percepatan pembangunan NTT menuju NTT bangkit, " ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved