Ini Kata Bupati Manggarai Saat Raih Opini WTP dari BPK

Hari Senin (27/5/2019) adalah hari bersejarah atas perjuangan panjang Pemkab dan masyarakat.

Ini Kata Bupati Manggarai Saat Raih Opini WTP dari BPK
Humas untuk POS KUPANG.COM
Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H terima LHP di Kantor BPK di Kupang. 

Ini Kata Bupati Manggarai Saat Raih Opini WTP dari BPK

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Hari Senin (27/5/2019) adalah hari bersejarah atas perjuangan panjang Pemkab dan masyarakat.

Yang mana pada hari itu, Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai tahun 2018.

Kabupaten Manggarai meraih opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

WTP adalah opini tertinggi BPK dan Kabupaten Manggarai berhasil mendapatkannya pada tahun ini.

Tahun 2018 silam, atas LKPD Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Manggarai hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian alias WDP.

Atas raihan terbaik pada tahun ini, Bupati Kamelus dalam releasenya kepadaPOS-KUPANG.COM di Ruteng, Selasa (28/5/2019) pagi menjelaskan, pada kesempatan menerima LHP  di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang mengungkapkan prestasi tersebut adalah hasil kerja keras seluruh komponen.

Bupati Ini Larang ASN Terima Parsel Lebaran, Tapi Perbolehkan Pakai Mobil Dinas, Asalkan

KPU Belu Tunggu Perintah KPU RI Untuk Persiapkan Dokumen Menghadapi Gugatan Gerindra

"Syukur kepada Tuhan dan terima kasih atas kerja keras, kerja sama, kerja tulus, fokus, terukur, tuntas dari seluruh staf dan pimpinan perangkat daerah selama sekian waktu sehingga kita memperoleh opini tertinggi yaitu WTP," kata Bupati Kamelus.

Ia mengatakan, opini itu merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Keempat kriteria itu yakni pertama, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan.

Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dan, keempat, efektivitas pengendalian intern.

"Keempat hal tersebutlah yang wajar tanpa pengecualian. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan mengembangkannya," jelasnya.

Untuk diketahui, menyusul hasil WDP atas LKPD tahun 2017, pada tahun 2018 silam berbagai langkah perbaikan dan penataan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Pencatatan aset yang baik, mekanisme pelaporan, pengawasan internal di setiap perangkat daerah adalah beberapa di antara upaya tersebut.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved