Jelang 22 Mei, Polisi Amankan Pilot Penyebar Ajakan Rusuh, Muhammadiyah Minta Warga Tak Ikut Aksi

MUI ajak jaga persatuan

Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.

Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.

Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.

Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.

"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.

Himbauan Muhammadiyah 

Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa 22 Mei tersebut.

Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.

Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa. 

Diharapkan, warga Muhammadiyah dapat memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, warga Muhammadiyah diharapkan tetap santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Persyarikatan.

"Warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei dan diharapkan menerima apapun hasil pemilu resmi nanti," ujar Abdul Mu'ti, Minggu (19/5/2019).

Mu'ti melanjutkan, meski menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, namun aksi massa nanti dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Terlebih, ujarnya, penyelesaian terkait sengketa pemilu telah memiliki jalan keluar tersendiri, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," jelas Mu'ti.

Sejauh ini, ia menilai penyelenggara Pemilu KPU maupun Bawaslu telah bekerja profesional sesuai dengan undang-undang.

"Karena itu kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu," ujarnya

Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu

Pihak BPN Prabowo-Sandi diminta buktikan kecurangan Pemilu 2019.

Tetapi, jika BPN Prabowo-Sandi tak bisa tunjukkan kecurangan Pemilu 2019, maka BPN Prabowo-Sandi disebut fitnah.

Demikian hal itu dikatakan oleh seorang Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menilai perlunya pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal tersebut perlu dilakukan agar tuduhan yang disampaikan BPN itu memiliki bukti, bukan hanya menjadi fitnah saja.

Tak hanya itu, jika kecurangan dari kubu 01 itu terbukti benar, maka persoalan harus segera diluruskan agar tak menjadikan Pemilu 2019 ini menjadi cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu fitnah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," kata Din Syamsuddindalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Din Syamsuddin lantas meminta kepada seluruh pihak agar tidak perlu timbul keributan terkait Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, pihak yang menuduh adanya pihak yang curang itu harus bisa membuktikannya.

Sementara di lain pihak, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus bisa berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima-lah apa adanya," papar Din Syamsuddin.

"Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," ujar Din Syamsuddin. (*)