Jelang 22 Mei, Polisi Amankan Pilot Penyebar Ajakan Rusuh, Muhammadiyah Minta Warga Tak Ikut Aksi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Polisi menangkap seorang pilot berinisial IR yang diduga menyebarkan pesan bermuatan ujaran kebencian atau hate speech melalui akun facebook pribadinya.

IR ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/5/2019).

"Benar kami telah menangkap seorang pilot yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, dan melanggar UU ITE," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Suranta Sitepu dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).

Edy mengungkapkan IR menyebarkan konten ujaran kebencian serta narasi narasi yang yang mengandung teror dan hasutan melalui postingannya.

Salah satunya pesan yang disebarkan melalui akun facebooknya adalah menghasut masyarakat untuk melakukan kerusuhan saat pengumumam resmi hasil rekapitulasi KPU RI pada Rabu (22/5/2019).

"Saat ini masih kami dalami motif pelaku menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di medsos tersebut," ungkap Edy.

IR juga memposting konten yang mengandung hasutan dan mengandung teror, pelaku juga telah melakukan penyebaran konten-konten hoaks yang menyerang pihak kepolisian.

Salah satu postingannya tersebut adalah “Polri Siap Tembak di tempat perusuh NKRI”.

INSTAGRAM/@satreskrim_jakartabarat
Satreskrim Polres Jakarta Barat membawa Pilot berinisial IR yang ditangkap di Surabaya akibat kasus ujaran kebencian

Panitia Tur Jihad ke Jakarta diamankan

Empat orang panitia penggagas Tur Jihad ke Jakarta yang membuat geger di media sosial diamankan aparat Polda Jawa Timur.

Empat orang yang diamankan masing-masing berinisial A, R, C, dan F.

Keempatnya memiliki peran berbeda-beda.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, menjelaskan empat orang tersebut ada yang bertugas sebagai bendahara, membuat akun, sebagai koordinator, dan ada yang bagian menyuruh-nyuruh.

Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan hingga saat ini keempat orang tersebut masih berstatus saksi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara terhadap keempatnya, sedikitnya ada 44 orang yang telah mendaftar layanan tur tersebut.

"Yang sudah membayar hanya sekitar 36 orang dan kami sudah tahu daftar dan kami sudah batalkan itu," kata Irjen Pol Luki Hermawan setelah hadiri buka puasa bersama Presiden BEM se-Jatim di Gedung Tribrata Polda Jatim, Minggu (19/5/2019).

Menjelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU Pusat, Luki mengaku tak henti-hentinya mengimbau masyarakat Jatim agar tak mudah terprovokasi.

"Kami mengimbau untuk tidak berangkat ke sana dan silakan kalau mau melakukan kegiatan di Surabaya kami siapkan tempat dengan mengikuti aturan yang ada dan kami akan kawal," ujarnya.

Satu bus diamankan di Malang

Bus berisi rombongan yang hendak berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi 22 Mei 2019 diamankan kepolisian.

Bus yang mengangkut 20 penumpang tersebut diamankan di Jalan Puncak Borobudur, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019), sekira pukul 13:00 WIB.

Bus tersebut langsung dibawa ke Mapolres Malang Kota, Jawa Timur.

Sejumlah orang yang tergabung dalam rombongan tersebut terlihat berdiri di depan pintu masuk.

Awak media yang akan meliput sempat dihalau Polisi lantaran masih belum ada instruksi dari Wakapolres Malang, Kompol Ari Trestiawan.

"Tunggu di sini dulu. Nanti kalau mau meliput nunggu instruksi dari Wakapolres," ujar seorang petugas kepolisian di pintu Polres Malang Kota.

Setelah menunggu beberapa menit, awak media akhirnya diperbolehkan masuk dan langsung menghadap ke Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.

Asfuri menjelaskan, pengamanan ini dilakukan atas dasar untuk mengantisipasi aksi gerakan people power pada 22 Mei di Jakarta.

"Mulai Sabtu kemarin (18/5/2019), kami mengadakan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP," ucapnya, Minggu (19/5/2019).

Kata Asfuri, pengamanan ini dilakukan di setiap sudut perbatasan Kota Malang dan di setiap stasiun maupun terminal.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta nanti.

Menurutnya, Kota Malang sudah aman dan kondusif, sehingga dirinya ingin menjaga masyarakat agar tidak ikut datang.

"Kami inisiatif menjaga masyarakat dan keselamatan bersama, ini adalah wujur perhatian kami kepada masyarakat," ujarnya.

Larangan Polisi kepada warga Kota Malang agar tidak berangkat itu ialah adanya kabar bahwa aksi 22 Mei itu rawan pergesekan.

Dari informasi yang berkembang, akan ada teroris yang akan melakukan pengeboman pada 22 Mei.

Rencananya, juga ada kelompok tertentu yang akan membuat kisruh pada tanggal 22 Mei.

"Maka dari itu, kami ingin menjaga keselamatan dan keamanan bersama, agar masyarakat Kota Malang ini tidak ada yang datang," katanya.

Dalam pemeriksaan itu, satu per satu rombongan yang akan berangkat ke Jakarta diperiksa oleh Polisi.

Mereka dimintai KTP sebelum dilakukan pemeriksaan di Polres Malang Kota.

Beberapa dari mereka ada yang menolak seperti yang dilakukan oleh Heru Pamungkas, satu di antara rombongan yang diamankan Polisi.

Saat dikonfirmasi, Heru membenarkan bahwa dirinya memang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei.

Namun, dalam aksi tersebut Heru berdalih, bahwa dirinya akan menghadiri acara buka bersama sembari menunggu pengumuman hasil Pilpres dari KPU.

"Kami ini heran, kenapa kami ini dilarang berangkat. Tujuan kami kan hanya ingin bertamasya bersama-sama," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada sekelompok orang yang melakukan aksi 22 Mei itu.

MUI ajak jaga persatuan

Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.

Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.

Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.

Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.

"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.

Himbauan Muhammadiyah 

Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa 22 Mei tersebut.

Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.

Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa. 

Diharapkan, warga Muhammadiyah dapat memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, warga Muhammadiyah diharapkan tetap santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Persyarikatan.

"Warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei dan diharapkan menerima apapun hasil pemilu resmi nanti," ujar Abdul Mu'ti, Minggu (19/5/2019).

Mu'ti melanjutkan, meski menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, namun aksi massa nanti dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Terlebih, ujarnya, penyelesaian terkait sengketa pemilu telah memiliki jalan keluar tersendiri, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," jelas Mu'ti.

Sejauh ini, ia menilai penyelenggara Pemilu KPU maupun Bawaslu telah bekerja profesional sesuai dengan undang-undang.

"Karena itu kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu," ujarnya

Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu

Pihak BPN Prabowo-Sandi diminta buktikan kecurangan Pemilu 2019.

Tetapi, jika BPN Prabowo-Sandi tak bisa tunjukkan kecurangan Pemilu 2019, maka BPN Prabowo-Sandi disebut fitnah.

Demikian hal itu dikatakan oleh seorang Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menilai perlunya pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal tersebut perlu dilakukan agar tuduhan yang disampaikan BPN itu memiliki bukti, bukan hanya menjadi fitnah saja.

Tak hanya itu, jika kecurangan dari kubu 01 itu terbukti benar, maka persoalan harus segera diluruskan agar tak menjadikan Pemilu 2019 ini menjadi cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu fitnah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," kata Din Syamsuddindalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Din Syamsuddin lantas meminta kepada seluruh pihak agar tidak perlu timbul keributan terkait Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, pihak yang menuduh adanya pihak yang curang itu harus bisa membuktikannya.

Sementara di lain pihak, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus bisa berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima-lah apa adanya," papar Din Syamsuddin.

"Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," ujar Din Syamsuddin. (*)