Prabowo Sebut Curang, Lihat Unggahan Ustaz Yusuf Mansur & Cuitan Iwan Fals, Aa Gym:Kendalikan Amarah

Begitulah satu bait tembang Iwan Fals ini. Seolah menggambarkan kegelisahannya akan hiruk pikuk Pilres 2019 yang tak kunjung usai.

Bahkan pada laman Fanpagenya, Iwan Fals menuliskan: "Keyakinan tentang pilihan dan ketetapan Ilahiyah di Lauh Mahfuzh mengajarkan kita bukan saling menghinakan."

Tulisan pada tanggal 29 April 2019 ini menyebutkan bahwa keyakinan tentang pilihan bukan untuk saling menghinakan.

Sementara itu, beberapa hari sebelum gelaran 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019', Iwan Fals menuliskan dalam akun Twitternya tentang curang dalam Pemilu 2019.

Pada cuitan di akun terverifikasi @IwanFals ini, pelantun tembang Bongkar ini mentwiit "Curang atau nggak kan ada bawaslu, klo gak percaya juga biar hakim yg menentukanlah & ribuan yg sakit serta ratusan petugas kpps yg meninggal dunia (diluar takdir Allah) ya hrs benar2 dicari sebabnya...duh maaf sy sedang berpuasa, ntar klo marah2 batal lagi puasanya..."

Tentu cuitan Bang Iwan Fals ini mendapat berbagai tanggapan dari para Netizen.

Baik yang pro maupun yang kontra.

Iwan Fals berharap, bangsa Indonesia kembali bersatu.

Mempersatukan kembali bangsa ini menjadi PR (pekerjaan rumah) berikutnya.

Aa Gym Ingatkan Agar Kendalikan Amarah

KH Abdullah Gymnastiar atau yang akrab dipanggil Aa Gym mengingatkan umat, khususnya Bangsa Indonesia untuk pandai-pandai mengendalikan amarah.

Aa Gym mengatakan, mengendalikan amarah bukan tidak boleh marah. Tetapi harus dengan alasan yang benar, niat yang benar, dan cara yang benar.

Selain itu, juga adil tanpa kedzoliman.

Karena marah yang benar adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memuaskan nafsu amarah semata.

Itu yang menurut Aa Gym disebut sebagai ilmu kendali amarah, sebagaimana diunggahnya dalam akun Instagram terverifikasi.

ILMU KENDALI AMARAH

Bila sedang dikuasai amarah,
Akal sehat kita sedang sangat turun, kontrol diri juga melemah
Maka jangan sembarang mengambil keputusan, akan cenderung zolim dan merugikan

Jangan tumpahkan dalam kata2, tulisan dan rekaman lalu disebar, bisa jadi petaka bagi diri, juga bagi yang lain.

Bukan tidak boleh marah..
Ada kalanya marah menjadi keharusan dan solusi

Tapi...
HARUS DENGAN ALASAN YANG BENAR
DENGAN NIAT YANG BENAR
DENGAN CARA YANG BENAR dan

ADIL tanpa KEZOLIMAN

Marah yang benar adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memuaskan nafsu amarah semata

Agus Harimurti Yudhoyono Tentang Sikap Prabowo Subianto Yang Tolak Hasil Pemilu

Mengutip Kompas.com Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nekat berbeda suara dengan calon presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto, mengenai hasil pemilu serentak 2019.

Prabowo menegaskan akan menolak hasil Pemilu 2019 lantaran terjadi kecurangan masif.

Pihaknya sekaligus menekankan, tidak akan membawa protes itu ke mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi.

Bima Arya dan AHY yang notabene merupakan elite di partai politiknya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan atas manuver politik Prabowo tersebut.

Bima Arya yang sekaligus menjabat Wali Kota Bogor itu menekankan setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam.

Saat dimintai penegasannya lagi bahwa secara personal Bima tak setuju dengan manuver Prabowo itu, ia menjawab dengan lugas.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Namun, Bima mengaku tidak memiliki akses komunikasi ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sebab, ia tidak terlibat di dalamnya.

Sementara partainya sendiri saat ini memilih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 yang akan datang.

Ia sekaligus memastikan, perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik yang ditempuh Prabowo tidak dipersoalkan partainya.

Justru, ia meyakini partainya sangat mendukung cara-cara yang mengedepankan konstitusi dan persatuan.

Demokrat sudah ingatkan AHY juga senada dengan Bima.

Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.

Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.

Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.

"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.

Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg. (*)