Mantan Kepala BIN Bilang Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali ini
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono meyakini situasi Indonesia akan tetap aman dan kondusif setelah Komisi Pemilihan Umum
Demokrat sudah ingatkan AHY juga senada dengan Bima.
Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.
"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.
Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.
Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.
"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.
Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.
Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.
Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.
"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.
"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.
Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.
Ryamizard Membantah Pernah Merencanakan Kudeta terhadap SBY
Mengutip Tempo.id, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah pernah merencanakan kudeta terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006 silam, seperti yang dituduhkan Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen.
"Enggak ada. Saya enggak pernah kudeta kok. Ngawur," ujar Ryamizard setengah berbisik setelah sempat terdiam beberapa detik menanggapi pertanyaan tersebut, saat ditemui Tempo di kantornya, Senin, 13 Mei 2019.