Kasus Bansos di Sarai, DPRD NTT Rencana Rapat Dengar Pendapat dengan Kejati NTT

Erwin juga mengatakan, pihaknya memohon pula kepada KPK agar melakukan pemantauan dan supervisi terjadap proses penegakan hukum atas dugaan kasus korupsi dana Bansos di Sarai.

"Sebab, pengamatan kami, kasus-kasus tersebut terjadi atas campur tangan dari eksekutif dan legislatif. Tentu bagi kami masyarakat kecil ,ini akan menjadi tantangan luar biasa yang akan dihadapi penegak hukum, akibat banyaknya intervensi proses yang sedang berlangsung," ujarnya.

Pihaknya juga, menurut Erwin, memohon perhatian gubernur NTT sebagai pemerintah pusat yang ada di daerah agar terus mendorong Kejati NTT dalam mengambil langkah-langkah kongrit terhadap penanganan kasus korupsi.

"Ini bertujuan agar proses yang sementara ditangani Kejati NTT mendapatkan kepastian hukum, bagi semua pihak,terutama para saksi yang sudah diperiksa," ujarnya.

Sedangkan bagi pimpinan DPRD NTT, khususnya Komisi I agar terus memberi perhatian serius terhadap penuntasan kasus Bansos Sarai.

"Sebagai masyarakat yang sangat mendambakan kemajuan dan kewibawaan penegakkan hukum di Indonesia, NTT dan khususnya di Sarai. Kami sangat mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati NTT ,sehingga dengan penegkakan hukum yang baik, maka pembangunan yang dicita-citakan berjalan dengan baik," ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat Sarai siap memberi dukungan baik berupa informasi dan bantuan bila dibutuhkan oleh Kejati NTT.

FP2SR juga dalam kasus ini, telah menyurati Presiden RI, Jaksa Agung, Ketua KPK, Gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Kejati NTT dan Ketua ICW.

Surat itu dengan perihal dukungan penegakan hukum kepada Kejati NTT yang sementara melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sabu Rajua senilai Rp 35 miliar.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua FP2SR, Erwin D. Lobo Mone dan Sekretaris Frenky F. Palike. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)