Pilpres 2019

Tak Terima Disebut Curang, Lembaga Survei Hitung Cepat Blak-Blakan Buka Cara Kerja Quick Countnya

Lembaga Survei Hitung Cepat Ungkap Sumber Dana di Sidang Bawaslu, Blak-Blakan Buka Cara Kerja Quick Count.

Tak Terima Disebut Curang, Lembaga Survei Hitung Cepat Blak-Blakan Buka Cara Kerja Quick Countnya
TribunWow.com/Rusintha Mahayu
Tak Terima Disebut Curang, Lembaga Survei Hitung Cepat Blak-Blakan Buka Cara Kerja Quick Countnya 

Setelah data masuk, diverifikasi secara berlapis, kemudian ditabulasi dan ditayangkan secara berkala. Salah satunya melalui media-media televisi.

"Paling penting kan kita berani melakukan proses tayang data secara realtimedengan bekerja sama dengan media, yang membuat prosesnya justru semakin transparan bisa dilihat publik pada saat data masuk dari jam 15.00 WIB. Sampai data 100 persen sekarang, kita juga melaporkan," ujar Yunarto.

Tak hanya melalui media massa, perkembangan data hasil hitung cepat juga dipublikasikan Charta Politika melalui situs resminya. Hal ini sebagai bentuk transparansi kerja Charta Politika.

"Kami siap dibuka kapan pun kok, karena sebetulnya aplikasinya ada, bisa dilihat. Kalau kemudian upload data terkait dengan laporan quick count pasti di-upload di website, sama seperti survei. Jadi sebetulnya itu hal yang biasa," kata Yunarto.

Posisi hitung cepat di negara demokrasi

Pelaksanaan hitung cepat oleh berbagai lembaga survei pada dasarnya diterapkan di negara-negara demokrasi.

Yunarto memandang, hanya negara totaliter atau otoriter saja yang tidak sepakat dengan proses hitung cepat.

Ulama Lain Terjerat Hukum, Ustadz Yusuf Mansur Bantah Diistimewakan Jokowi, Tepis Gadaikan Islam

Bagi Yunarto, hitung cepat menjadi alat ilmiah untuk mengawasi proses penghitungan suara secara rill (real count).

"Quick count itu sebenarnya adalah membantu proses pengawasan hasil real count, yang lama, yang rentan terhadap kecurangan. Itulah mengapa baiknyaquick count ditayangkan langsung sehingga publik bisa ikut mengawasi. Itulah mengapa quick count baiknya dilakukan tidak hanya oleh satu lembaga saja sehingga check and balances bisa terjadi, orang bisa membandingkan," kata dia.

Kegiatan hitung cepat Charta Politika

Kegiatan hitung cepat Charta Politika(Charta Politika)

Meski demikian, Yunarto memahami bahwa belum semua masyarakat Indonesia berpikir secara rasional dalam berpolitik.

Ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan lembaga survei, akademisi dan media massa. Pekerjaan itu adalah menggencarkan sosialisasi.

Yunarto menjanjikan, pihaknya bersama lembaga survei lain yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia menggencarkan sosialisasi soal survei dan hitung cepat.

"Saya pikir juga kurangnya sosialisasi dari teman media juga terhadap bagaimana membaca survei yang benar, cara membaca quick count yang benar. Termasuk jangan-jangan sebagian teman wartawan belum tentu mengerti membaca survei dan quick count dengan benar gitu ya. Dan ini kesalahan kami juga, nanti bisa jadi dikoordinasikan bersama," kata dia.

Yunarto berharap ada kerja sama lebih lanjut lembaga-lembaga survei dengan para awak media melalui pelatihan soal survei dan hitung cepat secara baik.

Sehingga, ini juga untuk mendongkrak pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Khususnya kepada mereka yang meragukan kinerja lembaga survei, hasil hitung cepat dan tidak bisa membedakan antara survei dan hitung cepat.

"Itu yang menurut saya harus digalakkan ketika bicara proses lima tahun ke depan, pemilihan-pemilihan yang tidak meributkan lagi hasil quick count tapi malah melihat quick count sebagai alat pegangan untuk menjaga proses real count yang waktunya berjalan lama. Sehingga publik tidak makin alergi dengan ilmu politik modern, dengan riset politik modern," ujar Yunarto.

Polemik "Quick Count" dan Tantangan untuk Buka-bukaan Data Internal

Berbagai media penyiaran telah menampilkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 dari berbagai lembaga survei kredibel. Publikasi quick count dilakukan dua jam pasca-pemilihan selesai, Rabu (17/4/2019), pukul 15.00 WIB.

Dari berbagai lembaga yang terlibat, hasil perhitungan cepat untuk Presiden dan Wakil Presiden rata-rata menyebut pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapatkan 55 persen suara, sementara Prabowo-Sandiaga Uno 45 persen.

Tidak semua kubu sependapat atau setuju dengan hasil quick count. Misalnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyebut hasil tersebut sudah direkayasa dan bertentangan dengan hasil di lapangan.

Bahkan, dalam deklarasi kemenangannya pada Rabu malam (17/4/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa dia dan Sandiaga telah memenangkan pemilu dengan perolehan suara 62 persen.

Angka itu didapat dari hasil survei internal dan exit poll yang mereka sebut bersumber dari data di ribuan tempat pemungutan suara (TPS).

Pengumuman quick count

Penghitungan cepat hasil pemungutan suara sudah ditampilkan berbagai media penyiaran tak lama setelah proses pemungutan suara usai dilaksanakan.

Terdapat 40 lembaga survei  yang mendapat izin oleh KPU untuk melaksanakan hitung cepat.

Meskipun lembaga yang satu dengan yang lain menunjukkan hasil berbeda, namun secara umum perbandingannya menunjukkan angka 55 persen untuk Jokowi dan 45 persen untuk Prabowo.

Dan dari semua hasil hitung cepat tersebut, pasangan Jokowi-Ma’ruf dinyatakan mengungguli pasangan lawannya Prabowo-Sandiaga dengan selisih suara sekitar 10 persen.

Respons TKN dan BKN

Mengetahui hasil hitung cepat, respons berbeda ditunjukkan oleh kedua paslon dan timnya.

Jokowi sebagai pihak yang dinyatakan unggul dalam hitung cepat, meminta semua pihak untuk tetap menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Dari indikasi exit poll dan quick count tadi kita sudah lihat semuanya, tapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi,” kata Jokowi saat berbicara di hadapan media, Rabu (17/4/2017) sore.

Di pihak lain, Prabowo justru mengemukakan anggapannya mengenai independesi sejumlah lembaga survei yang ia sebut berkerja untuk pihak tertentu.

"Saya tegaskan di sini kepada rakyat Indonesia, bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah," kata Prabowo dalam konferensi pers setelah pemilu usai.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan hasil exit poll dan quick count internal mereka yang menyebut berhasil mengungguli pesaingnya.

"Hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4 persen dan hasil quick count kita menang 52,5 persen," ujar Prabowo.

Angka capaian lebih tinggi sempat disampaikan Prabowo pada kesempatan selanjutnya. Ia menyampaikan pihaknya telah memenangkan 22 persen suara pada piplres kali ini.

Kubu Jokowi tantang BPN Prabowo-Sandiaga buka data

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen.(ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO)
Atas pernyataan Prabowo yang meragukan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi, pendukung Jokowi menantang BPN Prabowo-Sandiaga untuk membuka data yang mereka acu.

Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang meminta pihak BPN buka data agar masyarakat tidak diombang-ambing dalam persepsi yang tidak jelas.

"Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Yunarto Wijaya itu telah menyatakan, semua anggota yang melakukan quick count Pilpres 2019 bersedia membuka data. Dengan kesediaan Persepi, maka pihak Prabowo dan Sandiaga hendaknya juga ikut membuka data mentah sekaligus metodologi yang mereka gunakan yang bilang mereka menang 65 persen," kata Sihol.

Ia melanjutkan, jika data dibuka secara gamblang, termasuk metodologi dan teknik pengambilan sampel yang digunakan maka masyarakat dapat memutuskan untuk meyakini atau tidak meyakini kebenaran dari data yang disampaikan.

Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir bahkan sudah menyatakan akan membuka data hitung cepat internal mereka. Hanya saja, Erick Thohir belum memastikan waktunya.

"Kami juga punya data sendiri kalau tidak salah rekan-rekan media akan diundang ke data center kita," kata Erick, Minggu (21/4/2019) seperti dikutip dari Antara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Masinton Pasaribu. Ia mengaku pihaknya siap membuka data hitung cepat internalnya.

“Terkait quick count dan real count dari kubu Prabowo-Sandi, intinya kami siap mengadu data. Kita sama-sama membuka data dan lembaga survei yang dirujuk,” ujar Masinton, Sabtu (20/4/2019).

"Pihak BPN juga harus membuka dong datanya. Tidak cukup menggunakan akal sehat, tapi akal waras juga. Lembaga survei yang kita rujuk kan terverifikasi," lanjutnya.

Tanggapan BPN Prabowo-Sandi

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.(Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Menerima tantangan dari Persepsi dan TKN Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi memiliki jawaban tersendiri.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan formulir C1 dari para relawan yang tersebar di berbagai daerah.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Monitoring Forum Relawan Prabowo-Sandi, Erwin Aksa, menyebut data kemenangan yang disebut oleh Prabowo saat deklarasi seusai Pemilu, bukan berasal dari perhitungannya.

"Oh bukan dong ini forum relawan monitoring center mengawal C1 plano jadi mereka rekap C1 yang kami belum bisa buat asumsi berapa persen," kata Erwin di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah mengawal C1 yang sudah di-capture oleh para relawan yang tergabung dalam forum relawan," tuturnya. (Kompas.com)

Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved