Bupati Sumba Timur Akui Masih Bayak Sekolah Yang Tidak Layak Untuk KBM

Bupati Sumba Timur Akui Masih Bayak Sekolah Yang Tidak Layak Untuk KBM

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU- Bupati Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui bahwa masih banyak sekolah baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten itu belum layak untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada setiap hari.

Bupati Gidion menyampaikan itu ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM di Kantor Sekertariat Daerah (Setda) Setempat, Kamis (2/5/2019) siang.

Bupati Gidion menjelaskan jumlah sekolah untuk SD di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 200 lebih yang tersebar di 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten itu. Sedangkan untuk SMP sebanyak 70 lebih termasuk SATAP yang juga tersebar di 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten itu.

• Hari Buruh di Indonesia, Lakban Mulut, Senan Massal, Blokade Jalan dan Aksi Kelompok Anarko

Dikatakan Gidion dari ratusan SD dan puluhan SMP itu, masih banyak sekolah yang belum layak dimana fasilitas dan sarana-prasarana sekolah belum memadai alias tidak layak untuk digunakan dalam KBM.

"Kalau dari sisi sarana dan pranasana masih cukup banyak juga sih sekolah yang harus butuh bantuan. Kita masih butuh dana banyak juga untuk kita bangun dan diperbaiki dari kondisi sekarang,"ungkap Gidion.

"Ada juga sekolah yang yang dibangun atas inisiasi masyarakat. Tetapi kita tidak mengharapkan masyarakat saja tetapi kita juga tetap membantu untuk membangun sarana prasana seperti gedungnya dan fasilitas pendukung lainya di sekolah itu,"sambung Gidion.

Gidion juga mengaku ada sebagian sekolah merupakan bantuan dari Yayasan Pendidikan Swasta yang sudah membantu dari dahulu dimana pihak Yayasan sangat cukup membantu seperti dari Yayasan persekolahan masehi di Sumba (Yapmas), Yayasan Pendidikan Katolik (Yapnusda), dan Yayasan pendidikan Islam Al-Atsari.

• Setelah Mantan Gubernur Frans Lebu Raya, Sekda NTT Ben Polo Maing Juga Penuhi Panggilan Kejati

"Selain itu juga bantuan dari yayasan lain seperti Wahana Visi Indonesia (WVI). mereka juga bangun sekolah dan setelah dibangun diserahkan kepada Pemerintah,"tutup Gidion. (*)