Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

Tayang: Selasa, 23 April 2019 11:11 WITA

Editor: Bebet I Hidayat

Tribun Jakarta

Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

Muhammadiyah Usulkan Timses Jokowi dan Timses Prabowo Juga Lakukan Rekonsiliasi, Jaga Bangsa Ini!

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir mengusulkan pertemuan yang digagas tak hanya antara kedua capres yakni Joko Widodo ( Jokowi ) dan Prabowo Subianto.

Ia mengusulkan pertemuan juga melibatkan kedua tim sukses mereka sehingga lebih menciptakan suasana pesatuan.

"Jadi kami malah tadi bersepakat pada pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak termasuk selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo, juga antar tim sukses. Karena kan tim sukses ini juga kan institusi terdekat," ujar Haedar usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

"Jadi bagaimana ada pertemuan antar tim sukses, antar parpol, antar tokoh-tokoh masyarakat. Di luar ormas-ormas keagamaan ini, agar bersama-sama menciptakan situasi yang semakin kondusif karena kan bangsa ini milik bersama," lanjut dia.

• Rencana Pertemuan Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Ini Usul PP Muhammadiyah

• Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 6 Mei, Begini Penjelasannya

• Baru Unggah 1 Jam, Akun Instagram Ustadz Yusuf Mansyur Sudah Banjir Komentar Nyinyir Netizen

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Natsir di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018). (KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN)

Haedar menambahkan, saat bertemu Kalla bersama pimpinan ormas Islam lainnya, mereka mengusulkan agar masing-masing pimpinan ormas turut meredam gejolak sehingga emosi masyarakat bisa diredam.

Ia juga mengingatkan agar semua permasalahan terkait pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jika ditemukan kecurangan, Haedar meminta kedua kubu menyerahkannya ke proses hukum melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin pemilu ini berakhir dengan baik sukses dan satu-satunya jalan semuanya saya yakin semua berpaham ke situ," ujar Haedar.

"Ketika ada sengketa, kecurangan dan berbagai hal yang dipesilihkan itu, jalurnya konstitusi lewat Bawaslu dan MK," lanjut dia.

PP Muhammadiyah Ingatkan agar Persoalan Terkait Pemilu Diselesaikan melalui Jalur Hukum

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, jika ditemukan dugaan kecurangan terkait Pemilu 2019, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi.

Langkah ini, kata dia, sesuai hukum yang berlaku.

"Juga perlu meyakinkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi menjadi sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa selalu ada kekurangan, iya. Tapi kita harus punya titik yang sama bahwa ini negara hukum, kita harus selesaikan semua secara hukum," kata Haedar seusai menghadiri silaturahim Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat di Jakarta pada Senin (22/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara.

• Pleno Rekapitulasi di Kota Raja, Saksi Interupsi Saat Pembukaan, Ada Apa Ya?

• Petugas KPPS dan Polisi Banyak Korban, Wapres Usulkan Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

• Ketua Bawaslu Beberkan Alasan Tiga TPS di Kota Kupang Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Ia juga menekankan perlunya meredam suasana pasca-pemilu. Untuk ini, diperlukan peranan para pasangan calon presiden, pendukung partai dan politisi, serta penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang harus bekerja secara luber dan jurdil.

PP Muhammadiyah juga menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat setelah pemilu untuk meredam gejolak politik.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3

Sumber: Kompas.com