Opini Pos Kupang 12 April 2019: Oleh-Oleh ke Senayan

"Oleh-oleh" ke Senayan
Oleh: Dr. Acry Deo Datus, MA ( Dosen Undana )
& Jose Acry (Australian Global Alumni )

Oleh-oleh ini hanyalah tampilan sebuah fakta dan menjadi bahan aspiratif terutama untuk para caleg yang lolos ke Senayan. Fakta yang menarik tentang hasil pemilu lima tahun lalu.

Hasil pemilu tersebut (DPR+DPD) menunjukan bahwa Wilayah Indonesia Barat (WIB) memiliki 469 kursi, sedangkan wilayah Indonesia tengah dan wilayah Indonesia Timur peroleh 202 kursi, tak sampai separuhnya (Sadikin, 2016).

Fakta ini dapat ditafsirkan bahwa kita belum mampu mewujutkan cita-cita pemerataan sebagaimana pada bidang ekonomi/infrastruktur dll.

Alokasi anggota parlemen (DPR+DPD) yang berat sebelah antara Jawa-Sumatera dan wilayah lain selebihnya masih perlu didiskusikan.

Bagaimana kita harapkan agar mereka bisa maksimal menyuarakan untuk kepentingan wilayah tengah dan timur tersebut?

Mungkin pada awalnya terdengar nyaring suaranya, tetapi pada akhirnya sayup-sayup hampir tak kedengaran karena a.l. dilanda kebiasaan voting.

Alasan awal menentukan anggota DPR berdasarkan jumlah penduduk/pemilih mungkin terasa masuk akal. Namun konsep pemikiran itu perlu dipertimbangkan lagi karena tidak memasukkan filosofi dasar bagaimana mendirikan Negara Indonesia.

Ada 2 syarat awal dan utama sebagai warisan peradaban politik dunia jalah PENDUDUK dan WILAYAH. Konstruksi apapun pembangunan politik di negeri ini harus mempertimbangkan kedua faktor ini.

Jika dibandingkan dengan masa lalu (Orba) dapat dikatakan kita mundur (setback). Masa lalu dipastikan tiap kabupaten mempunyai seorang wakil di DPR RI.

Sekarang didapil-dapilkan. Caleg disuruh "berkelahi" untuk merebut 1 atau 2 kursi di beberapa kabupaten/kota.

Konfigurasi parlemen hasil Pemilu 2014 yang lalu tidak menunjukkan upaya pemerataan di bidang politik sebagaimana ditunjukan di bidang ekonomi.

Kemajuan bidang ekonomi dan yang lainnya yang dirasakan saat ini adalah konsep pemerataan pembangunan oleh Jokowi.

Konsep ini tidak lagi berkonsentrasi pada kepadatan penduduk saja sebagaimana bidang politik/pemilu saat ini tetapi juga pada bentangan wilayah Indonesia yang luas ini diperhitungkan.

Harga BBM dan pembangunan infrastruktur serta sektor ekonomi lainnya mulai digalakkan dan telah menyentuh wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.