Sekda Manggarai Timur Desak Dinkes Segera Selesaikan Kendala Perizinan RSU Borong

Sekda Manggarai Timur Desak Dinkes Segera Selesaikan Kendala Perizinan RSU Borong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM I BORONG- Sekda Manggarai Timur (Matim), Boni Hasudungan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Matim menyelesaikan kendala perizinan RSU Borong. Boni meminta Dinas Kesehatn di daerah itu segera menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi.

RSUD Borong hingga kini belum beroperasi.  Padahal RSU itu sudah dibangun megah dan memilikki alat kesehatan (Alkes).

“Saya sudah meminta Dinkes Matim siapkan data-data dan kendala-kendala yang dihadapi terkait pengurusan ijin operasional RSU. Kalau tidak ada sertifikat kita akan undang dan bahas bersama Pertanahan Matim. Kalau ijin amdal belum ada kita bahas dengan Dinas LH Matim. Intinya, semua persoalan harus diselesaikan. Dengan begitu ijin operasional rumah sakit bisa disiapkan,” kata Sekda Boni yang dihubungi POS-KUPANG.COM di Borong, Selasa (26/3/2019) pagi.

• Bangun Kesadaran Sosial, Mahasiswa Katolik Kunjungi Panti Asuhan

Ia menegaskan, prinsip instruksi Bupati Matim guna mempercepat proses ijin operasional RSU Borong harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mengambil langkah cepat.

“Kita harus duduk bersama dan cari jalan keluarnya. Kasihan kalau dibiarkan juga tidak bagus. Nanti akan ditanya masyarakat. Dalam waktu dekat kami akan bahas biar cepat selesai,” tegas Sekda Boni.

Bupati Matim, Agas Andreas, S.H, M.H dalam apel di kantor Bupati Matim, Senin (25/3/2019) pagi telah mengeluarkan instruksi kepada Sekda Matim agar segera membentuk Tim Penyelesaian Perijinan RSUD Borong.

• DPRD Matim Usul RSU Borong Sementara Berfungsi Jadi Puskesmas Borong. Ini Alasan !

Instruksi Bupati Agas tersebut menyusul adanya permintaan dari warga dan DPRD Matim agar RSU Borong digunakan secepatnya untuk pelayanan kesehatan.

Warga Matim yang selama ini menjalani perawatan kesehatan di RSU Ruteng diharapkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.

Dengan demikian rumah sakit yang dibangun tidak mubasir lalu alkesnya bisa difungsikan.(*)