Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena Sebut Pilih Pemimpin Harus Lihat Empat Parameter Ini
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena mengatakan, memilih pemimpin harus melihat empat parameter
Penulis: Gecio Viana | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Menurutnya, dengan menerima dan mengambil barang lalu tidak mencoblos oknum tersebut merupakan salah satu cara menghukum oknum tersebut.
"Loh, kita tidak suruh dia antar kasih kita uang. Dia antar uang, antar barang. Ambil dia punya barang Jangan coblos orangnya, kalau mau proses hukum lapor Bawaslu. Hindari politik uang, politik hoaks sama politik identitas. Ketiga ini penyakit demokrasi kita," katanya.
• BREAKING NEWS- 4 Rumah di Tirer-Lembata Disapu Banjir Bandang, Ini Kondisinya
Menanggapi politik uang yang dikhawatirkan terjadi menjelang pemilu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTT, Melpi Marpaung mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima uang untuk memilih salah satu oknum.
Dijelaskannya, secara aturan jika masyarakat terlibat dalam politik uang maka masyarakat juga dapat dipidanakan.
"Tolak uangnya laporkan orangnya. Itu yang kami harapkan. Karena kalau sudah menerima sudah ada transaksi dengan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, oknum caleg jika terbukti melakukan politik uang dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilu.
"Kami mengsosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemberi dan penerima uang ada hukumannya, karena jika kedapatan maka caleg tersebut akan dibatalkan," paparnya
"Kasihan juga Kalau sudah capek kampanye dan ditangkap karena money politic dan lain sebagainya kan dengan sendirinya dibatalkan," katanya.
pihaknya juga mengimbau semua caleg, capres dan calon anggota DPD RI untuk jangan menggunakan cara-cara yang curang supaya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik karena masyarakat banyak yang tidak paham aturan.
"Karena memang banyak daerah yang mungkin kami tidak jangkau. Jadi kami harapkan dengan kegiatan ini bahwa penerima dan pemberi juga kena sanksi. Karena kasihan kalau masyarakat tidak tahu tapi harus masuk penjara kurang lebih satu tahun," jelasnya.
Selain politik uang, pihaknya juga berharap masyarakat menghindari isu sara maupun ujaran kebencian terlebih mendekati hari H pemilu. (*)
