Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena Sebut Pilih Pemimpin Harus Lihat Empat Parameter Ini

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena mengatakan, memilih pemimpin harus melihat empat parameter

Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena Sebut Pilih Pemimpin Harus Lihat Empat Parameter Ini
POS -KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Suasana seminar nasional dengan tema 'Pemilu yang Aman Damai dan Berkualitas' yang dilakukan di Aula STIKUM Prof. DR. Yohanes Usfunan, DRS., SH., MH di Jalan Pendidikan No. 6 Nasipanaf, Penfui, Kabupaten Kupang, Sabtu (23/3/2019) 

Selain itu, dalam pemilu kali ini, pihaknya sebagai pemimpin partai telah memberikan instruksi tiga hari sebelum pemilu, alat peraga kampanye harus diturunkan.

Alat peraga kampanye tersebut selanjutnya disarankan untuk diberikan kepada para petani.

"Kami sudah kasih instruksi tiga hari terakhir (masa kampanye) semua baliho diturunkan langsung kasih petani untuk jemur padi biar ada guna sedikit," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau untuk mengantisipasi politik uang dan politik barang yang kemungkinan besar akan dipraktekkan dalam pemilu kali ini.

"Antisipasi politik uang atau politik barang. Ini pasti banyak, saya sudah dengar informasi. Ada yang sudah bilang ke saya satu kepala Rp 300 Ribu, ini beredar di seluruh NTT," paparnya.

Menurutnya, dengan menerima dan mengambil barang lalu tidak mencoblos oknum tersebut merupakan salah satu cara menghukum oknum tersebut.

"Loh, kita tidak suruh dia antar kasih kita uang. Dia antar uang, antar barang. Ambil dia punya barang Jangan coblos orangnya, kalau mau proses hukum lapor Bawaslu. Hindari politik uang, politik hoaks sama politik identitas. Ketiga ini penyakit demokrasi kita," katanya.

BREAKING NEWS- 4 Rumah di Tirer-Lembata Disapu Banjir Bandang, Ini Kondisinya

Menanggapi politik uang yang dikhawatirkan terjadi menjelang pemilu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTT, Melpi Marpaung mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima uang untuk memilih salah satu oknum.

Dijelaskannya, secara aturan jika masyarakat terlibat dalam politik uang maka masyarakat juga dapat dipidanakan.

"Tolak uangnya laporkan orangnya. Itu yang kami harapkan. Karena kalau sudah menerima sudah ada transaksi dengan masyarakat," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Gecio Viana
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved