Kasus Asuransi Aparat Desa, Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan

Dosen STPM Santa Ursula Ende, Elias Cima meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende tidak lepas tangan terhadap persoalan asuransi aparat desa

Kasus Asuransi Aparat Desa, Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan
POS KUPANG/Romualdus Pius
Dosen STPM Santa Ursula Ende, Elias Cima 

Apabila ada komitmen yang dilanggar maka konsekwensi adalah sanksi dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sanksi tersebut bisa saja pemutusan hubungan kerja, denda atau bahkan sanksi hukum.

Dalam konteks soal asuransi antara aparat desa seluruh Kabupaten Ende dan PT Asuransi Bumi Asih terlihat bahwa ada komitmen yang sudah dilanggar oleh salah satu pihak yakni PT Bumi Asih.

Pelanggaran tersebut yakni PT Bumi Asih tidak segera membayar polis atau klaim asuransi para kepala desa maupun aparatur desa lainnya padahal sudah jatuh tempo yakni pada tahun 2012 lalu.

Atas pelanggaran tersebut maka para kepala desa atau aparatur desa lainnya dapat saja membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Pemkab Ende Bayar Rp 4,2 Miliar untuk Asuransi Aparat Desa

Rp 4,9 M Asuransi Aparat Desa di Ende Raib

“Jika saja para kepala desa tidak menyetor atau membayar polis maka PT Asuransi bisa saja secara sepihak memutuskan kerjasama dengan para kepala desa namun yang terjadi adalah para kepala desa secara rutin membayar polis namun hingga jatuh tempo apa yang menjadi hak para kepala desa kok tidak segera dibayar. Ini merupakan suatu bentuk kejetahan keungan yang dilakukan oleh pihak asuransi,” kata Elias.

Elias mengatakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah yang dipotong langsung dari biaya tunjangan para kepala desa untuk asuransi adalah anggaran publik maka sudah sewajarnya kalau publik juga perlu tahu alasan apa yang mendasari hingga kini pihak asuransi belum juga mau membayar asuransi para kepala desa.

“Publik juga perlu tahu ada apa sebenarnya sehingga apa yang diklaim para kepala desa belum dibayarkan apa ada masalah interen terkait dengan keuangan pada asuransi misalnya bangkrut. Kalau memang bangkrut lalu apa solusinya kan tidak mungkin hilang begitu saja dengan alasan bangkrut karena kalau bangrut tentu pihak asuransi memiliki jalan keluar seperti menunjuk usaha lainnya untuk menanggulangi pembayarannya. Hal itu bukan barang baru karena kerap kali terjadi di Indonesia,” kata Elias. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved