DPRD NTT Setuju Gubermur Tutup Perusahan yang Tidak Tertib Pengolahan Sampah

dirinya sangat setuju apabila gubernur NTT akan menutup usaha-usaha atau perusahaan yang tidak menaati UU

DPRD NTT Setuju Gubermur Tutup Perusahan yang Tidak Tertib Pengolahan Sampah
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Welem Kale

DPRD NTT Setuju Gubermur Tutup Perusahan yang Tidak Tertib Pengolahan Sampah

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT mendukung upaya penertiban perusahaan yang tidak tertib dalam pengolahan sampah. Padahal setiap pendirian perusahaan sudah didahului dengan Amdal.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Welem Kale, Jumat (22/2/2019).

Menurut Welem, dirinya sangat setuju apabila gubernur NTT akan menutup usaha-usaha atau perusahaan yang tidak menaati UU, yaitu tentang pengelolaan sampah dan limbah usaha.

"Saya sangat setuju apabila pemerintah menertibkan perusahan-perusahan yang tidak melakukan pengolahan limbah secara baik. Karena pada dasarnya limbah dan sampah harus dikelola sesuai design yang diatur dalam dokumen Amdal.," kata Welem.

Dia menjelaskan, selama ini persoalan yang dihadapi terkait limbah dan sampah adalah, bajwa ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pembuatan dokumen Amdal dan pelanggaran wewenang.

Gubernur Viktor Ancam Tutup Lippo Plaza, Jimy Sianto: Itu Pukulan Telak

Teman Baik Jimin BTS Bongkar Sifat Jimin BTS di Acara I Can Hear Your Voice, ARMY Masih Cinta Ya?

Mulai Hari Ini TCash berubah Jadi LinkAja

Renungan Harian Katolik Sabtu 23 Februari 2019 Markus 9: 2-13 Berubah Rupa dan Perspektif

Renungan Harian Kristen Sabtu 23 Februari 2019 Tetap Jadi Gandum Bernas Walau Ilalang Disekelilingmu

"Artinya, Amdal dikeluarkan asal-asal saja, karena disuap dan disogok. Penerbit Amdal tidak memperhatikan proses kajian Amdal dan tujuan Amdal termasuk batas wewenang dan tanggung jawab kabupaten dan kota atau provinsi," katanya.

Dikatakan, pengambil kebijakan izin Amdal tidak akan berani mengambil tindakan terhadap pelanggar UU lingkungan hidup.

"Untuk itu saya merekomendasikan Pemprov NTT agar , pertama menginvertarisir kembali seluruh kegiatan usaha di NTT sesuai batas kewenangan kabupaten dan kota atau provinsi," ujarnya.

Kegiatan lain, yakni menata kembali pengelolaan sampah dan limbah setiap perusahaan sesuai UU lingkungan hidup.

Bahkan, lanjutnya perlu menertibkan juga pejabat-pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin Amdal yang non prosedural

"Pemerintah perlu menutup usaha-usaha yang masih melanggar dokumen Amdal," katanya.

Anggota Komisi IV bidang Infrastruktur DPRD NTT ini meminta Gubernur NTT segera mmberhentikan pejabat-pejabat yang tidak bekerja secara baik dan jujur serta takut menindak pengusaha-pengusah," ujarnya.

Neno Warisman: Jika Engkau Tidak Menangkan, Kami Khawatir Tak Ada Lagi Yang Menyembah-Mu

Fakta Puisi Neno Warisman Tuai Komentar Pedas Petinggi Partai Anggota DPR Hingga Tagar Ganti Tuhan

Terpesona dengan Kecantikan Member BLACKPINK, Deretan Idol Kpop ini Nekat Lakukan Hal Konyol!

Apa yang dilakukan pejabat-pejabat itu, menurut Welem mereka itu dianggap merupakan bagian dari koruptor yang akan menghancurkan keselamatan bumi ini demi kepentingan pribadi.

"Dalam rapat Komisi IV dengan instansi-intansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT ,saya sudah peringati mereka agar melakukan sesuai prosedur terutama soal pemberian Amdal. Jika sampai saat ini mereka tidak melaksanakan rekomendasi DPRD NTT, maka saya nilai mereka itu tanganga dan tidak mampu," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved