Gubernur Khofifah Gratiskan SPP SMA dan SMK, Berlaku Juli 2019, Ini Rinciannya!
Pemprov Jawa Timur juga akan memulai untuk menggratiskan biaya pendidikan dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA, MA dan SMK.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa anggaran untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda) khusus madrasah diniyah akan dicairkan pada awal Maret 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Khofifah setelah menggelar rapat koordinasi dengan empat bupati di kantor Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Madura, Selasa (19/2/2019).
Menurut Khofifah, Bosda Madin akan diserahkan secara serentak ke beberapa madrasah pada awal Maret mendatang. Penyerahan itu dilakukan bersama empat bupati di daerah masing-masing di Madura.
Ketua umum Pengurus Pusat Muslimat NU ini mengatakan, pembagian anggaran Bosda Madin harus melibatkan beberapa bupati demi membangun sinergitas antara pejabat di tingkat kabupaten dan kota, bersama dengan Pemprov Jawa Timur.
• Ramalan Zodiak Hari Ini, Rabu 20 Februari 2019, Virgo dan Cancer Menangis
• Usai Jebol Gawang Arema, Pemain Persib Bandung Ini Dilarikan ke Rumah Sakit
• Arti 20 Nama Penggemar KPOP, Nomor 18 Meluluhkan Hati
"Saya pastikan bahwa Bosda Madin itu ada dan jumlahnya lebih besar. Saya dan para bupati akan menyerahkan secara simbolis di awal bulan Maret," kata Khofifah.
Selain memberikan Bosda Madin, Pemprov Jawa Timur juga akan memulai untuk menggratiskan biaya pendidikan dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk tingkat SMA, MA dan SMK.
Baik yang negeri ataupun yang swasta.
Biaya SPP di sekolah akan ditanggung pemerintah sesuai dengan besaran yang akan disepakati bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan para bupati.
"Tiap sekolah SPP-nya tidak sama. Berapa kemampuan yang akan diberikan kepada siswa, nanti akan kami atur. Jika tidak cukup biaya dari pemerintah, maka orangtua yang menanggungnya karena besaran tiap sekolah beda-beda," kata Khofifah.
Penerapan SPP gratis ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 ini.
Khofifah mencontohkan misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 150 ribu, lalu, SPP di Surabaya mencapai Rp 200 ribu.
Maka sisanya Rp 50 ribu menjadi tanggungan orangtua murid.
"Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp 200 ribu katakan ternyata bantuan SPP-nya dari Pemprov Rp 150 ribu maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp 50 ribu," lanjutnya.
Selain SPP, pada tahun ajaran baru 2019 mendatang, seragam siswa juga akan dibantu oleh Pemprov Jawa Timur.
Meskipun ada siswa yang tidak menghendakinya, bantuan seragam tetap akan diberikan kepada mereka sebagai haknya.
Siswa tersebut bisa dengan sukarela memberikan seragam yang tidak dipakai tersebut kepada siswa sekolah lain.
Semua rencana itu, kata mantan Menteri Sosial RI ini, dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat, sekaligus untuk memenuhi janji-janji program saat kampanye dulu.
Oleh sebab itu, selama 33 hari ke depan, program prioritas di bidang pendidikan akan segera terwujud.
Aktifkan Bapperwil
Tekad Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk bisa mengaktifkan kembali Bapperwil di Jatim Timur akhirnya tercapai.
Hal itu dianggap Khofifah penting lantaran konsep pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan sudah disepakati menggunakan pendekatan kewilayahan.
Sehingga fungsi Bapperwil untuk bisa mendekatkan layanan ke masyarakat bisa semakin mudah terwujud.
"Saat kami jelang dilantik, kami dibrifing oleh Mendagri dan Dirjen Otda, kami diinfo bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang masih diizinkan untuk ada Bapperwil," tegas Khofifah usai Prosesi Sertijab di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (18/2/2019).
Adanya Bapperwil ini menurutnya adalah salah satu bagian dari janji kampanye Khofifah-Emil. Yaitu untuk mendekatkan layanan UKM dan IKM untuk masyarakat.
Sebab banyak temuan di lapangan, masyarakat banyak mengeluhkan tentang rumitnya perizinan ke BPOM dan juga perizinan yang lain. Masyarakat ingin layanan bisa lebih cepat dan terukur.
"Coba bayangkan, kalau yang butuh layanan ini di Pacitan, Sumenep, kepulauan. Kalau mereka harus ke Surabaya kebayang nggak? Maka kita ingin mendekatkan layanan sehingga Bapperwil ini menjadi penting," tandasnya.
Terlebih di Jawa Timur ada banyak rumpun yang berbeda satu sama lain. Ada rumpun Arek, Mataraman, Madura, Tapal Kuda dan Pantura.
Khofifah ingin keadilan layanan bagi mereka bisa terpenuhi lewat keberadaan Bapperwil.
Selain untuk pendekatan layanan, Bapperwil juga ditargetkan Khofifah dijadikan tempat koordinasi dan berdirinya Millenial Job Center.
Besok, rencananya Khofifah dan Emil akan langsung turun ke dua Bapperwil yang ada di Jawa Timur.
Khofifah akan turun ke Bapperwil di Pamekasan, dan Emil akan turun ke Bapperwil di Bojonegoro.
"Kami bagi tugas, saya ke Bapperwil Pamekasan, Mas Emil ke Bapperwil Bojonegoro. Saya sudah koordinasi dengan Sekda juga supaya Bapperwil jadi ruh koordinasi bagi mereka yang punya wilayah serumpun," tandasnya.
Dalam kunjungan besok, rencananya Khofifah bakal menggali data kebutuhan Bos Madin di Madura, masalah GTT/PTT dan juga masalah pendidikan gratis berkualitas yang akan digagas oleh Khofifah-Emil.
"Karena banyak yang tanya tentang SPP gratis SMA SMK negeri dan swasta. Nah soal ini kan indeksnya berbeda antara sekolah negeri dan swasta tergantung kemahalan setempat dan ditentukan berdasarkan SE gubernur," ucap Khofifah.
Pada posisi itu, Khofifah mencontohkan jika SE SPP di Surabaya itu Rp 200 ribu dan ternyata bantuan SPP pemprov Rp 150 ribu maka orang tua masih ada tanggungan Rp 50 ribu.
Di sisi lain Wagub Emil Dardak mengatakan dengan kunjungan ke Bapperwil besok adalah upaya untuk mendekatkan Pemprov ke daerah.
"Besok ada beberapa hal juga yang akan dibahas, salah satunya sudah ada salah satu pihak swasta yang berpotensi untuk Millenial Job Center. Lalu juga membahas soal Bengawan Solo yang suka meluap," kata Emil Dardak. (kompas.com/TribunJatim.com)
