English Day di NTT, Sebuah Apresiasi

Implementasi dan Kontrol

Semua pihak menginginkan Pergub Nomor 56 tidak hanya tersimpan rapi di dalam
lemari, tetapi harus diimplementasikan. Jika Pergub ini diimplementasikan kepada semua masyarakat NTT maka itu menjadi hal yang mustahil.

Sulit dibayangkan misalnya seorang ibu yang makan sirih-pinang dari pendalaman Malaka atau dari kampung Detukeli-Lio dipaksa untuk berbicara Bahasa Inggris.

Pada titik ini konteks penggunaan Bahasa Inggris menjadi penting. Berbahasa tanpa memperhatikan konteks adalah ironi.

Adalah sebuah kewajiban bagi ASN untuk menggunakan Bahasa Inggris pada setiap
hari Rabu adalah hal yang baik. Namun, dalam konteks pelayanan masyarakat kecil dan sederhana, penggunaan Bahasa Inggris sama sekali tidak efektif.

Pertanyaannya, Pergup nomor 56 untuk siapa? Hemat penulis, Pergub ini menjadi relevan dan dapat dimplementasikan jika Pergub ini diarahkan kepada ASN, pekerja swasta dan lingkungan akademik atau dunia pendidikan.

Walaupun dalam konteks ASN dan pekerja swasta, Bahasa Inggris adalah sesuatu
yang tidak mudah untuk diaplikasikan. Adalah sebuah fakta bahwa tidak semua ASN dan pekerja swasta mampu berbahasa Inggris.

Namun sebagai langkah awal, adalah sebuah keharusan bagi ASN terutama bagi mereka yang mengabdi di lembaga pendidikan harus berbahasa Inggris. Mereka harus menjadi contoh bagi generasi muda dalam berbahasa Inggris.

Hemat penulis, mimpi Gubernur Viktor tidak akan menjadi ilusi, apabila Pergub ini
diarahkan kepada lembaga pendidikan. Belajar Bahasa Inggris adalah sesuatu yang sangat sulit bagi generasi tua, tetapi lebih mudah bagi generasi muda.

Oleh karena itu, fokus Pergub sebenarnya dan seharusnya adalah lembaga-lembaga pendidikan.

Jika semua lembaga pendidikan di NTT mengharuskan siswa dan mahasiswanya menggunakan Bahasa Inggris pada setiap hari Rabu, makan bukan tidak mungkin bahwa akan lahir generasi yang mampu berbahasa Inggris dan Pergub tidak hanya menjadi hiasan di lemari.

Sebuah mimpi akan tetap menjadi sebuah mimpi jika tanpa adanya fungsi kontrol dan pengawasan. Demikian juga dengan mimpi besar agar masyarakat NTT mampu berbahasa Inggris dapat terwujud apabila adanya fungsi kontrol dan pengawasan.

Fungsi pengawasan dan fungsi kontrol dapat didelegasikan kepada setiap kepala kantor untuk konteks ASN atau manajer bagi pekerja swasta.

Sementara itu dalam konteks dunia pendidikan kepala sekolah dan rektor perguruan tinggi diberi wewenang untuk menjalankan fungsi ini.

Hemat penulis, dengan cara ini Pergub Nomor 56 tentang berbahasa Inggris dapat diimplementasikan dan membuahkan generasi NTT yang mampu berbahasa Inggris. (*)