Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 34,3 Triliun untuk NTT

Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 34,3 Triliun untuk NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lydia Kurniawati Christyana, mengungkapkan besaran alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk NTT.

"Dana desentralisasi, sangat tinggi. Non desentralisasi juga tinggi. Jadi, bagaimana dana ini bisa digunakan dengan baik untuk NTT," kata Lydia Kurniawati Christyana saat bersilaturahmi dengan Pos Kupang, Selasa (15/1/2019) siang.

Datang dengan sejumlah staf, Lydia Kurniawati Christyana, diterima Pemimpin Redaksi Pos Kupang, Dion DB Putra.

• Gaji PNS 2019 Naik, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Soal Rencana Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan

• 2019, ASN Naik Gaji, Pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu Mulai Rp 5 juta Hingga Rp 117 Juta Perbulan,

Ada juga Wapemred Hasyim Ashari, Pemimpin Perusahaan Erniwaty Madjaga.

Lydia menjelaskan dana APBN untuk NTT sebanyak Rp 34,3 Triliun.

Dana tersebut merupakan gabungan untuk Kementerian, Lembaga, plus transfer daerah dan dana desa.

Untuk dana desa NTT Tahun 2017 digelontorkan Rp 2,36 triliun, Tahun 2018 sebesar Rp 2,42 triliun dan Tahun 2019 naik menjadi Rp 3,02 triliun.

Sejak 2017, Lidya menjelaskan pihaknya diminta untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa.

"Kami diminta untuk menyalurkan DAK fisik dan dana desa. Untuk tahun 2019 alokasi DAK fisik 3,4 triliun dan dana desa 3,02 triliun," paparnya.

Dari sisi kemandirian anggaran, dalam hal ini APBD, NTT menurut Lidya belum mandiri.

• Bupati Kamelus Koreksi Juknis Pengelolaan Dana Desa 2019 ! Ini Tujuannya

• 27 Cuitan Fadli Zon Kritisi Besaran Dana Desa: Jokowi Tak Pernah Penuhi Janjinya

Jadi, otomatis sangat bergantung pada dana desentralisasi," tegasnya.

"Fokus selama ini untuk pembangunan. Bagus juga sih bagi desa untuk membuka jalur distribusi. Membanguan faisilitas desa," ujarnya.

Namun di beberapa tempat, orientasi pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur sudah berubah.

"Di Jawa, dari infrastruktur bergeser ke pemberdayaan. Kalau di NTT masih sebatas infrastruktur," kata Lidya lagi.

Wanita asal Mojokerto ini menuturkan alokasi dana tersebut sejatinya bisa disandingkan dengan sejumlah program dan untuk mengatasi beberapa masalah krusial di NTT.

Lidya menyebut human traficcking, stunting, dan budidaya kelor bisa menjadi fokus persoalan yang dananya bisa saja menggunakan dana dari APBN itu.

• APBN 2019 Lebih dari Rp 2.400 Triliun, Jokowi: Jangan Main-main dengan Anggaran Negara

• DPRD Ribut, Diduga Dana Siluman Rp 12 M Masuk di APBD Kupang 2019

Follow Instagram Pos Kupang:

Selama ini yang ia ketahui, masyarakat di desa lebih suka jadi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Persoalan TKI harus jadi perhatian dana desa. Dana desa juga sangat luar bisa untuk membantu desa mengatasi isu strategis lain, seperti stunting dan budidaya kelor," ucapnya.

Persoalan-persoalan itu kata dia, harus menjadi perhatian bersama. Tidak saja pemerintah daerah namun juga sektor lain.

Termasuk media massa.

"Maka media teman terdekat kami untuk publikasi. Kalau kami tak bersahabat kita bisa jadi gak beken," ujar Lidya sambil bercanda.

Lidya menjelaskan, keberadaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan memang belum cukup familiar di telinga masyarakat.

• Pemda TTS Anggaran Kenaikan Gaji ASN 5% Dalam APBD 2019

• Pagu Anggaran Kementerian PUPR Dalam RAPBN Tahun 2019 Sebesar Rp 110,73 Triliun

Sebab, selama ini yang berhubungan dengan pihaknya hanya dari sektor pemerintahan, bukan swasta.

Mengapa? Menurutnya karena selama ini, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hanya menyalurkan dana-dana yang bersumber dari APBN.

"Jadi, kalau ada apa-apa, atau ada peristiwa yang terkait dengan penyelenggara negara, yang sumber pendanaannya dari APBN, kita pasti tahu," kata Lidya.

"Kantor Pelayaanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dulunya Kantor Perbendahaan Negara dan Kantor Kas Negara (KPN dan KKN). Kemudian diubah jadi Kantor Perbendaharaan dan Khas Negara (KPKN). Sekarang jadi KPPN," ujarnya.

Untuk kepentingan penyaluran APBN dilakukan di 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Masing-masing KPPN Kupang, KPPN Atambua, KPPN Waingapu, KPPN Ende, KPPN Larantuka, dan KPPN Ruteng.

• PMKRI Cabang Ngada Desak DPRD Tentukan Wakil Bupati

• Adang Warya : Pegawai BBPP Kupang Harus Berdedikasi, Loyal dan Bertanggungjawab.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Publikasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara NTT, Jamaluddin Ambo Dai mengungkapkan tujuannya agar sinergi antara pihaknya dengan media massa menjadi semakin baik.

"Kita ingin ada satu wartawan yang ditugasi untuk mengkover berita dan kegiatan di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Minimal untuk rilis. Kita juga akan buat gathering untuk teman-teman wartawan di NTT," kata Jamal yang sehari-hari menjabat Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sementara itu, Pemred Pos Kupang, Dion DB Putra, menyambut baik kunjungan Kepala Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana, bersama rombongan.

Termasuk ide-ide untuk mempererat kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

• Tiga Kota di NTT Jadi Kota yang Paling Kotor Se-Indonesia. Kota Kupang Salah Satunya!

• Bambang Permana Pastikan RPH Noelbaki Siap Beroperasi

Satu di antaranya aktivitas mengirimkan artikel atau opini ke Pos Kupang dari pejabat eselon di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

"Kami menyambut baik. Tulis saja. Apalagi Ibu Lidya dan teman-teman pasti tahu betul soal kebijakan penganggaran. Dana desa dan sebagainya. Kalau ada plus minus, biar nanti kami yang bantu untuk meramunya. Tentu dengan tidak mengubah esensi," papar Dion DB Putra.

Apalagi menurut Dion, format Pos Kupang hari ini tidak hanya dalam bentuk cetak, namun juga online. (POS KUPANG/HASYIM ASHARI)