Breaking News

Indonesia Lawyer Club

Karni Ilyas ILC Berdebat Dengan Netizen Dituduh Tidak Netral, Mendukung Prabowo Dan Membenci Jokowi

Karni Ilyas ILC Berdebat Dengan Netizen Dituduh Tidak Netral, Mendukung Prabowo Dan Membenci Jokowi.

Editor: maria anitoda
Instagram@ardibakrie
Karni Ilyas ILC Berdebat Dengan Netizen Dituduh Tidak Netral, Mendukung Prabowo Dan Membenci Jokowi 

Seolah tak terima dengan tuduhan tersebut, Karni Ilyas pun menjelaskan ketentuan yang ada pada acara yang dipandunya tersebut.

Ia mengatakan, dirinya selalu mengundang kubu masing-masing Capres dengan jumlah yang sama, kemudian diberi kesempatan bicara dengan jumlah yang sama pula.

Untuk itu, kata dia, jika ada salah satu kubu yang merasa menang atau kalah, itu bukan urusan dia sebagai host.

Sebab, ia hanya memfasilitasi kedua kubu untuk menyampaikan argumennya masing-masing.

Karni Ilyas dan Reuni Akbar 212.
Karni Ilyas dan Reuni Akbar 212. (Kolase Pos-Kupang.com)

"Panggungnya selalu seimbang. Tiga orang dari pro 01, harus 3 orang juga dari pro 02. Bahkan durasinya pun diusahakan sama. Kalau ada yg merasa menang atau kalah, itu bukan salah host," tulisnya.

Tiap Minggu DItuduh Cebong dan Kampret

Jurnalis senior Karni Ilyas menceritakan tuduhan yang datang kepadanya jelang Pilpres 2019.

Menurutnya, setiap minggu ia mendapat tuduhan-tuduhan pro kepada salah satu pasangan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Karni Ilyas di tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/10/2018) silam.

Dalam tayangan itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan, Prof. Salim Said menyarankan agar masa jabatan para politisi hanya satu kali.

"Jadi presiden satu kali, cuma waktunya yang diubah, kalau nggak salah Perancis juga begitu, Philipina juga begitu. Jadi bukan lima tahun, tapi enam atau tujuh tahun, tapi satu kali. Jadi nggak ada lagi beban KPU ngurusin petahana yang ikut untuk pemilihan lagi," jelasnya dilansir dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Rabu (17/10/2018) silam.

Ia pun mengingatkan, meskipun petahana mendapatkan fasilitas, tidak semua petahana terpilih lagi.

Untuk itu ia menyarankan kemungkinan amandemen mengubah masa jabatan elected politition.

"Presiden, gubernur, wali kota, bupati, masa jabatan satu kali, tapi waktunya diubah jadi diperpanjang, karena buat saya itu lebih konkrit," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan kekagumannya kepada para politisi muda yang hadir pada ILC kala itu.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved